PKS Siap Berkoalisi di Pilkada Jabar

Tate Qomarudin yang merupakan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Jawa Barat berkata bahwa Partai PKS menjalin komunikasi dengan partai lainnya dalam penjajakan untuk Koalisi, tak terkecuali dengan Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golkar.

Partai PKS sedang menunggu suatu keputusan yang datang dari pengurus pusat partainya dalam hal pencalonan Kepala Daerah yang sudah dikirimkan pengurus wilayah. Tate berkata DPP mempunyai kebijakan, serta punya mempunyai komunikasi dengan partai lainnya, jadi kita tinggal menunggu saja nanti.

Targetnya 50 persen daerah memperoleh kemenangan, ungkap Tate. Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak untuk wilayah Jawa Barat, Partainya telah mengirim 16 nama untuk calon kepala daerah kepada pengurus pusat partai. Pemilihan kepala daerah di separuh daerah partai PKS ingin memperoleh sasaran demi keberhasilan. Depok harus berlanjut menurut logika politik, lalu Kabupaten Sukabumi serta lain-lainnya minimimal mengantongi kemenangan menjadi seorang wakil.

Tate memberikan gambaran tentang pendukungan terhadap partai lainnya misalnya di wilayah Pangandaran dengan mendukung calon Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Tate menjelaskan bahwa kami tidak melihat dari latar belakang dalam masalah internal dari partai, pasti ada jalan keluarnya secara politis. Kami masih berkomunikasi, seperti di Tasikmalaya dengan Partai Persatuan Pembangunan, di Kabupaten Bandung dengan Partai Golkar hal ini tidak menjadikan suatu masalah, yang penting nanti asal minimal terpenuhi 20 persen kursi.

Yayat Hidayat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jawa Barat berkata persyaratan formal dukungan partai untuk calon kepala daerah minimal 20 persen jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25 persen perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di lembaga legislatif.

Diantara pedoman teknis salah satu yang telah dibereskan ialah mengenai penetapan jumlah dukungan minimal untuk calon perseorangan dalam hal ini telah di informasikan secara luas pada tanggal 24 Mei 2015 silam, 6.5 persen poin minimal dukungan penduduk untuk tujuh kabupaten/kota. Kecuali daerah Pangandaran 8.5 persen, dikarenakan untuk Pangandaran penduduknya kurang dari 500 ribu orang, bila daerah lain diatas 1 juta orang, ungkap Yayat.

Sumber : Tempo.