Pilkada serentak di Jawa barat tahun 2015 akan dilaksanakan di 5 Kabupaten
Lima kabupaten di Jawa barat akan mengadakan pemilihan kepala daerah ( pilkada ) serentak pada tahun 2015 disebutkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jabar ( Jawa Barat ).
Ketua Bawaslu Provinsi Jabar, Harminus Koto mengatakan daerah di jawa barat yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak yaitu :
- Kabupaten Sukabumi.
- Kabupaten Karawang.
- Kabupaten Bandung.
- Kabupaten Indramayum.
- Kabupaten Pangandaran.
"kami juga menghimbau kepada daerah yang akan melaksanakan pilkada untuk menyiapkan segala sesuatu, khususnya dalam sosialisasi kepada masyarakat agar angka partisipasi terus meningkat," ungkapnya.
Bupati Sukabumi Sukmawijaya berkata, "Yang terpenting saat ini adalah bagaimana 2015 mendatang kepala daerah terpilih bisa terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan jika nantinya ditetapkan bahwa pilkada dipilih DPRD diharapkan para wakil rakyat ini selektif dan tidak asal tunjuk saja ".
Sumber : Antara
Pilkada Serentak Digelar 2016 di Dukung DPR
Pada tahun 2016 Kalangan DPR RI mendukung Pilkada serentak akan diadakan. Yandri Susanto yang merupakan Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPR mendukung langkah KPU untuk mengundurkan waktu Pilkada serentak pada tahun 2016. KPU dianggap lebih baik mengundur waktu pelaksanaannya ketimbang dipaksakan menggelar Pilkada serentak pada tahun 2015, apabila dalam pelaksanaannya nanti menjadi berantakan.
Yandri Susanto mengatakan “Kalau pengunduran waktu Pilkada serentak pada 2016 maka KPU memiliki waktu untuk mempersiapkan semuanya secara matang. Sebab, Pilkada serentak belum pernah dilakukan sebelumnya sehingga sangat wajar jika KPU perlu waktu yang cukup untuk melakukan kajian dan persiapannya,”.
“Sisa waktu yang ada, dapat digunakan KPU untuk menyiapkan logistik, koordinasi pengamanan, dan koordinasi dengan pemerintah,” imbuhnya.
Pihaknya juga meminta KPU melakukan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam menyiapkan pelaksana tugas sehingga tidak terjadi kekosongan kepemimpinan di daerah saat kepala daerah habis masa tugasnya pada tahun 2015 bila pilkada serentak belum terwujud. Hal tersebut dibahas dalam rapat internal Komisi II DPR. Sehingga Pilkada serentak bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan keinginan rakyat banyak.
Sumber : Pikiran Rakyat
Susun Ulang Tahapan Pilkada 2015 di KPU Labuhanbatu
Penyusunan ulang jadwal serta tahapan pemilihan kepala daerah pada 2015 dipastikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, menuju pilkada 2015.
Menurut Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu Ira Wirtati di Rantauprapat, "Pasti, karena berbeda polanya pascakeluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014,". Karena dalam perppu terjadi banyak perubahan dibandingkan dengan pemilu sebelumnya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu telah menyelesaikan penyusunan tahapan dan jadwal Pilkada 2015, bahkan telah diserahkan beserta rincian anggaran pada pemerintahan setempat.
Diantaranya, kata Ira, sesuai Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, kampanye calon baik secara terbuka maupun rapat umum tertutup diselenggarakan oleh KPU masing-masing daerah.
"Kita juga harus menunggu juknis serta regulasinya dari KPU Pusat. Kalau mengenai penyusunannya, saya kira paling lama sekitar satu bulan sudah selesai," ujar ira.
Sumber : Antara
Ketua Umum PPP Djan Faridz Ingin Kadernya Memimpin di Daerah
Djan Faridz Ketua umum terpilih versi muktamar Jakarta, menyatakan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berada dalam Koalisi Merah Putih (KMP). Pilihan itu sesuai dengan rekomendasi hasil sidang komisi dan menjadi sikap politik PPP versi muktamar Jakarta.
Soal bergabungnya dengan KMP menurut Djan Faridz, itu merupakan kesempatan bagi kader PPP untuk menjadi pemimpin di daerah masing-masing. Karena, dia menyatakan, bahwa peluang itu menjadi besar dengan adanya Undang-Undang Pilkada di mana kepala daerah akan dipilih oleh DPRD.
"Ini celah bagi kader-kader untuk menjadi pemimpin di daerahnya masing-masing melalui UU Pilkada," dia mengatakan hal tersebut dalam pidato politik pertamanya sebagai Ketua Umum PPP periode 2014-2019 versi muktamar Jakarta.
Pertimbangan pemilihan Djan faridz hanya diambil dari pandangan umum 9 DPW mewakili regional saat menanggapai laporan pertanggungjawaban SDA.
Pemilihan ketua umum berlangsung singkat dan terkesan dipaksakan. Sidang pemilihan ketua umum yang dipimpin Habil Marati itu tiba-tiba langsung menetapkan Djan Faridz sebagai ketua umum secara aklamasi.
Tanpa mendengar pendapat dari muktamirin, pemimpin sidang mengesahkan Djan Faridz sebagai ketua umum terpilih dan langsung mengetuk palu sidang. Muktamirin sama sekali tidak diberi kesempatan untuk mengungkapakan sepatah katapun.
Sumber : Republika
Anggaran Pilkada Serentak 2015 Akan Segera Dibahas di Kemendagri
Titi Anggraini sebagai Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai, pembahasan anggaran pilkada 2015 sesuai Perppu Nomor 1/2014 harus menjadi prioritas jangka pendek yang harus dilakukan Mendagri Tjahjo Kumolo. Sebab, APBD 2015 di setiap provinsi dan kabupaten atau kota harus segera diketok.
Menurut Titi Anggraini aturan pelaksanaan pilkada sesuai perppu, sehingga menuntut penyesuaian dalam aspek pembiayaan. Dikarenakan ada beberapa pos pembiayaan pilkada yang sebelumnya tidak dibebankan kepada penyelenggara. Sementara perppu mengatur pilkada serentak 2015 dibiayai oleh APBD.
Titi Anggraini berkata "Soal standardisasi penganggaran untuk penyelenggaraan pilkada serentak perlu koordinasi segera antara KPU dengan pemerintah baru, khususnya mendagri baru. Sehingga bisa mengejar penyusunan anggaran pilkada 2015 dalam APBD 2015,".
Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, pelaksanaan pilkada bagi daerah yang masa jabatan pimpinannya berakhir pada 2015 memang menjadi agenda prioritas. Termasuk mengenai soal anggaran pilkada.
"Kami dalam waktu dekat ingin bertemu dan berkoordinasi dengan KPU. Sambil menunggu pembahasan perppu di DPR," ungkapnya.
Meski dalam pagu anggaran sudah disusun, KPU daerah memang masih ragu terkait kepastian pelaksanaan pilkada. Anggaran pelaksanaan pilkada menjadi krusial karena rata-rata di sebagian besar daerah akan segera diketok RAPBD 2015.
KPU pusat meminta KPU daerah tidak menghiraukan perihal belum pastinya nasib Perppu Nomor 1/2014 sebagai landasan hukum pelaksanaan pilkada serentak 2015.
Sebelumnya pun, KPU pusat telah meminta KPU provinsi dan kabupaten/kota yang dijadwalkan menyelenggarakan pilkada tahun depan segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah masing-masing.
Sumber : Republika.
Pilkada 2015 Dinilai Efektif, Bila Publikasi C1 Akan Diterapkan
Banyak Kalangan mengapresiasi tentang publikasi hasil rekapitulasi perolehan suara atau C1 Pemilu 2014 terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pasalnya, hal demikian merupakan langkah transfaran pada proses pemilu presiden dan legislatif yang akan diselenggarakan.
Maka dari itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana menerapkan sistem serupa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015.
Ketua KPU Husni Kamil Manik di Batam, Kepulauan Riau, berkata "(publikasi C1) kita akan buat peraturannya. Nanti mereka harus melakukan itu (publikasi C1) supaya proses pilkada benar-benar bisa dipantau semua pihak,"
"Dia, mengatakan proses tersebut merupakan lompatan yang dilakukan KPU guna menciptakan transparansi kepada masyarakat. "Publikasi formulis C1 lompatan kita. Yang dulu susah didapatkan menjadi sangat mudah didapatkan. Itu salah satu pencapaian yang sebelum-sebelumnya belum ada,".
Terkait dengan anggaran, Husni Kamil Manik pria kelahiran Medan itu mengaku hingga kini KPU belum menerima anggaran untuk menyelenggarakan pilkada secara serentak pada tahun 2015. Padahal, anggaran itu penting guna melakukan supervisi untuk memastikan penyelenggaran pilkada sesuai dengan UU yang telah mengaturnya serta melakukan monitoring saat pemungutan suara berjalan secara langsung.
Husni Kamil Manik berkata "Perppu itu memberi tanggung jawab yang besar bagi KPU dan Bawaslu RI. Tapi anggaran untuk pilkada serentak 2015 belum tersedia. Untuk sementara, beban itu diletakkan di KPU. Maka kita perlu anggaran yang memadai,".
Sumber : Metro TV News
Menjadi Bupati Sukabumi Marwan Hamami Akan Siap Maju Kembali
Begitu kuat dorongan serta desakan sejumlah elemen masyarakat, fungsionaris dan PK-PK Golkar, Ketua DPD Golkar Kab. Sukabumi, terhadap Marwan Hamami. Akhirnya Marwan Hamami memutuskan untuk mengikuti Pilkada 2015 meski dipilih DPRD. Kabarnya pernyataan resmi kesiapan Marwan akan diumumkan pada Rapimda Golkar Kab. Sukabumi 20 Oktober 2014.
Ia mengatakan “Insya Allah sekarang siap, tapi saya pun masih melihat dulu apakah rencana gugatan pengesahan UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK) akan dikabulkan atau tidak,”.
”Saya dari dulu diajarkan oleh orangtua untuk selalu istiqomah dalam segala hal" ujarnya. Tapi kalau banyak masyakarat dari kalangan ulama, akademisi, aktivis termasuk di internal Golkar mendesak saya tetap ikut di pilkada meski dipilih DPRD, apa saya harus tidak ikut dalam arti apa saya harus mengecewakan harapan mereka,? Ya tentu saya tidak bisa, dan saya tidak mau disebut pencundang,”beber cucu saudagar minyak ternama (alm) H. Oting. Mantan Wakil Bupati Sukabumi ini membantah jika kesiapannya ini disebut tidak konsisten. Sebab, pada awalnya sempat mengurungkan kemauan ikut Pilkada 2015 kalau dipilih DPRD.
Marwan Hamami kembali menegaskan, niatnya maju di pilkada 2015 merupakan niat membangun Kabupaten Sukabumi.”Niat saya itu dari awal ngga berubah, yakni hanya ibadah ingin membangun Kabupaten Sukabumi,”tegasnya.
Sumber : PosKotaNews
Pilkada Solo 2015 Bisa Saja Selenggarakan Pilkada Langsung
Ini Alasan Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah, FX Hadi Rudyatmo
Di tengah hiruk pikuk dan polemik soal hasil sidang DPR yang mengesahkan pilkada tidak langsung, Pemda Surakarta, kota yang merupakan tempat tingggal asal kampung halaman Jokowi, malah optimistis bakal menggelar pilkada langsung.
Menurut Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah, FX Hadi Rudyatmo optimistis pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) pada April 2015 bisa digelar secara langsung.
Ia berkata "Saya kok optimistis pilkada bisa digelar langsung," kepada wartawan di Balai Kota Surakarta.
Undang-Undang (UU) tentang Pilkada yang baru saja disahkan DPR sulit diterapkan lantaran terganjal UU tentang Susunan dan Kedudukan (Susduk) DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten, menurut Rudy.
Ia pun mengatakan, UU Pilkada tidak bisa serta merta langsung diterapkan. Untuk menerapkan undang-undang itu masih ada beberapa tahapan yang harus dilakukan.
"Tidak gampang untuk menerapkan UU Pilkada tersebut dan perlu ada revisi UU lainnya yang terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah," imbuhnya.
Rudy menilai UU Pilkada lebih baik dicabut. Karena menurutnya, proses pelaksanaan pilkada langsung lebih baik dibanding pilkada tidak langsung.
Hal demikian lebih efektif dilakukan karena masyarakat diikut sertakan dalam proses demokrasi yang ada. Masyarakatpun bisa memilih sendiri pimpinan mereka sesuai dengan keinginan tanpa adanya campur tangan DPRD.
Dia mengatakan "Jadi kalau di Solo kemungkinan ya tetap digelar langsung. Lebih baik langsung dari pada tidak langsung,".
Sumber : News.bisnis
Bima Arya sebagai Wali Kota Bogor Ditetapkan oleh KPU
Hasil putusan terakhir sebagai pasangan yang mendapat jumlah suara terbanyak dalam Pilkada Kota Bogor dengan perolehan sebanyak 132.835 suara atau 33,14 persen, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor menetapkan pasangan nomor urut 2, Bima Arya Sugiarto-Usmar Hariman, sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor terpilih periode 2014-2019.
Ketua KPU Kota Bogor Agus Teguh Suryaman mengumumkan penetapan pasangan calon terpilih di kantor KPU Kota Bogor, pada Jumat, 20 September 2013. "Sesuai dengan keputusan nomor 67/Kpts/KPU-Kota-011329141/IX/2013 tentang penetapan pasangan calon terpilih Pilkada Kota Bogor 2013, bahwa Dr Bima Arya Sugiarto-Ir Usmar Hariman dengan perolehan suara sah terbanyak,".
Agus Teguh Suryaman mengatakan, untuk pihak yang merasa keberatan dengan keputusan KPU dipersilakan untuk menempuh jalur hukum. "Kita memberikan waktu tiga hari kerja kepada pihak-pihak yang keberatan dengan keputusan hasil Pilkada Kota Bogor ini," Imbuhnya.
Agus berkata, "Kami akui jumlah suara masuk dan partisipasi masyarakat untuk datang dan memilih di Pilkada Kota Bogor belum memenuhi target partisipasi pemilih (75 persen)".
Pemilihan Pilkada Bogor ini, KPU mengakui gagal menekan tingginya angka golongan putih (golput) karena partisipasi pemilih hanya mencapai 63,4 persen dari 673.938 total daftar pemilih tetap.
Setelah ditetapkannya Bima Arya menjadi pemenang dalam Pilkada Kota Bogor oleh KPU Kota Bogor, pasangan calon wali kota nomor urut dua ini langsung melakukan pesta bersama ratusan pendukungnya di Pendopo Enam, yang menjadi Posko Kemenangan Bima-Usmar.
"Selama masa peralihan dan transisi kepemimpinan selama tujuh bulan ini, saya akan berkantor di Paguyuban Bogor," kata Bima. "Silakan semua warga Kota Bogor datang ke kantor untuk memberikan masukan apa yang harus saya lakukan dalam membangun Kota Bogor."
Bima mengatakan pihaknya juga akan melakukan peninjauan kembali atas semua keputusan dan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh wali kota lama, Diani Budiarto. Salah satu kebijakan Diani yang akan ditinjau adalah pembangunan mal dan hotel yang terintegrasi dengan Terminal Baranangsiang. "Kami akan tinjau kembali rencana tersebut. Jika ada yang salah, kita akan revisi," kata politikus dari Partai Amanat Nasional ini.
Perolehan suara tiap pasangan calon Wali Kota Bogor :
- Pasangan Bima-Usmar 132.835 suara, menang tipis dengan pesaingnya, Bima-Usmar hanya unggul 1.755 suara (0,44 persen).
- Pasangan Achmad Ru'yat-Aim Halim Hermana yang memperoleh 131.080 suara (32,70 persen).
- Pasangan Dody Rosadi-Untung W. Maryono, (67.715 suara),
- Pasangan Syaiful Anwar-Muztahidin (43.448 suara),
- Pasangan Firman Halim-Gartono (25.793 suara).
Sumber : Tempo
Persiapan Pilkada Jabar di 5 KPU
5 Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota/ kabupaten di Jabar tetap mempersiapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2015. Walaupun, DPR RI sedang membahas Rancangan Undang-Undang tentang pilkada langsung yang akan dirubah pemilihannya oleh anggota di parlemen.
Ketua KPU Provinsi Jabar Yayat Hidayat di Bandung, mengatakan. "Kita (KPU di Jabar) tetap melakukan persiapan, tidak dihentikan, sampai ada keputusan apakah oleh DPRD atau tetap langsung oleh rakyat,".
Yayat Hidayat berkata, tahapan yang sedang disiapkan KPU di daerah diantaranya berupa besaran anggaran yang dibutuhkan, dan jadwal susunan pelaksanaan pilkada. Persiapannya, ungkap Yayat, tidak pada persiapan menyediakan kebutuhan surat suara, logistik atau pendataan daftar pemilih.
"Persiapannya sekarang hanya jadwal dan pembahasan anggaran yang dibutuhkan," imbuhnya. Namun bila undang-undang Pilkada diputuskan pemilihannya oleh DPRD, tentu persiapan yang sudah dilakukan KPU daerah di Jabar tidak akan digunakan.
5 kabupaten/kota di Jabar yang mempersiapkan pilkada tahun 2015 terdiri dari :
- Kabupaten Sukabumi.
- Karawang.
- Indramayu.
- Kabupaten Bandung.
- Kota Depok.
KPU masing-masing daerah itu, sudah mempersiapkan pilkada sejak selesai pelaksanaan pemilihan legislatif dan presiden 2014.
Sumber : Republika
Juni 2015 Akan Digelar Pilkada di Sulsel untuk 11 Daerah
Bulan Juni 2015 nanti, KPU Sulsel merencanakan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 11 kabupaten di Sulsel.
Walaupun belum ada penetapan jadwal resmi, Mayoritas KPU dari 11 kabupaten menginginkan pilkada digelar bulan Juni atau sebelum bulan puasa. Ha demikian bisa terjadi jika KPU RI tidak jadi melaksanakan pilkada serentak nasional pada Oktober 2015.
Komisioner KPU Sulsel Divisi Teknis Misna Attas di sela Rakor KPU Sulsel di Hotel Grand Asia, Makassar, mengatakan. "Saat ini kita susun persiapan Juni untuk penyelenggaraan hari H. Tanggalnya belum kita bicarakan. Kita tetap pada posisi itu, kalau tidak ada intervensi KPU RI,".
Sampai saat ini kata Misna, KPU RI masih menunggu penetapan Undang Undang (UU) Pilkada baru yang rancangannya masih dibahas di DPR.
KPU Sulsel merencanakan jadwal dengan berpedoman pada UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Misna Attas mengemukakan, jika pilkada dilaksanakan Juni, tahapan awal sudah harus jalan paling lambat Januari.
"Aturannya kan enam bulan sebelum pemungutan suara tahapan sudah harus jalan," imbuhnya.
Sumber : Tribunnews
Pilkada Kalimantan Selatan Serentak di Bulan Juni 2015
Pemilihan umum kepala daerah atau pilkada tingkat provinsi dan tujuh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan diselenggarakan langsung, serentak pada 10 Juni 2015.
Komisioner/divisi hukum KPU Kalimantan Selatan (Kalsel) Hairansyah di Banjarmasin, Minggu (31/8) mengatakan "Pelaksanaan pilkada secara bersamaan itu berdasarkan hasil rapat kami bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota yang menggelar pesta demokrasi daerah pada 2015,".
Dalam acara rapat bersama KPU provinsi dan tujuh kabupaten/kota yang akan di gelar Pilkada 2015 itu belum membahas jadwal pendaftaran calon gubernur/wakil gubernur (cagub/cawagub) untuk periode 5 tahun hingga 2020 tersebut.
Begitupun dengan jadwal pendaftaran calon bupati/wakil bupati (cabup/cawabup) dan calon wali kota/wakil wali kota (cawali/cawawali) yang akan melaksanakan pilkada belum ada pembahasan, imbuh Ancah sapaan akrab Hairansyah.
"Untuk jadwal pendaftaran cagub/cawagub, serta cabup/cawabup dan cawli/cawawali segera kami bicarakan, sehingga ada keseragaman dalam penjadwalan tahapan pelaksanaan pilkada mendatang," tandasnya dengan tegas menjawab Antara Kalsel.
Ia pun berkata "Penyeragaman jadwal pilkada yang kebetulan tahunnya bersamaan itu, untuk lebih memudahkan pelaksanaan, serta efisiensi tenaga, waktu dan pembiayaan,".
Mengenai calon independen untuk mengikuti suksesi kepemimpinan daerah Kalsel, mantan Direktur Eksekutif Yayasan Dalas Hangit (Yadah) Banjarmasin itu mengatakan, sesuai peraturan perundang-undangan harus mendapat dukungan minimal 6,5 persen dari jumlah penduduk.
Sedangkan calon independen untuk cabup/cawabup dan cawali/cawawali pesentase dukungan penduduk bervariasi, sesuai dengan jumlah penduduk masing-masing, lanjut anggota KPU Kalsel yang itu.
"Jadi antara satu kabupaten dengan kabupaten lain dan/atau satu kota dengan kota lainnya ketentuan persentase dukungan pemilih untuk cabup/cawabup dan cawali/cawawli belum tentu sama," ujar dia.
"Sebagai contoh untuk Kota Banjarmasin tak mesti sama dengan Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar. Juga tidak sama dengan Kabupaten Balangan, walau sama-sama kota dan/atau kabupaten," ungkap Ancah.
7 kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada 2015 di provinsi Kalimantan Selatan yaitu:
- Kota Banjarmasin.
- Kota Banjarbaru.
- Kabupaten Banjar.
- Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST).
- Kabupaten Balangan.
- Tanah Bumbu (Tanbu) dan Kotabaru.
- Kabupaten paling timur Kalsel yang berbatasan dengan Luat Sulawesi serta Selat Makassar.
6 daerah yang melaksanakan pilkada 2015 di provinsi Kalimantan Selatan yaitu:
- Kabupaten Tapin.
- Barito Kuala (Batola).
- Hulu Sungai Utara (HSU).
- Hulu Sungai Selatan (HSS).
- Tanah Laut (Tala).
- Kabupaten Tabalong.
Pilgub Kalteng, DPD PAN Dukung Kader Untuk Maju
PAN yang merupakan salah satu parpol terbesar di Provinsi Kalteng mendapat kursi di DPRD pada seluruh kabupaten yang ada. Dengan kader-kader yang memiliki kemampuan serta modal lima kursi di DPRD Provinsi Kalteng membuat sejumlah kader menjadi percaya diri untuk mengusung calon di Pilgub nanti.
Beberapa calon seperti Ketua DPW PAN Kalteng H Ade Supriyadi serta Ketua DPP PAN yang merupakan Anggota DPR dari Kalteng Hang Ali Saputra Syah Pahan. Dinilai mempunyai kemampuan dan kapabilitas serta elektabilitas tersebut, tutur Ketua DPD PAN Sukamara Nataliasi SH.
Kader-kader PAN dinilai mampu sebagai alternatif utama bagi masyarakat Kalteng dalam memilih pemimpin lima tahun kedepan. Penilaian Sukamara Nataliasi SH yang belum lama dilantik sebagai Anggota DPRD Kalteng periode 2014-2019.
Nataliasi SH menyatakan PAN merupakan partai terbuka yang tidak menutup diri bagi pihak-pihak lain nonkader. “Karena biar bagaimanapun dalam menentukan siapa yang nanti akan didukung dan diusung, harus melalui mekanisme dan proses yang berlaku di partai,” ungkapnya.
Ditempat yang berbeda Sekretaris DPW PAN Kalteng H Edy Rosada mengakui ada keinginan dari kader-kader PAN agar dalam Pilkada nanti partai berlambang matahari terbit itu mengusung calon yang berasal dari kadernya sendiri. Menurutnya, wajar-wajar saja apabila memang dalam penentuan calon yang diusung nanti PAN memprioritaskan kader untuk maju.
"PAN tidak ingin buru-buru dalam mengusung calon untuk Pilkada," tutur Edy Rosada. Meski demikian, sampai saat ini PAN belum menentukan sikap untuk mengusung Cagub dan Cawagub.
PAN masih berkosentrasi pada konsolidasi organisasi pascapemilu legislatif dan pemilu presiden. PAN juga terus melakukan komunikasi politik dengan partai-partai lain dalam mengusung calon kepala daerah,
ungkap Edy seraya berkata, PAN harus melakukan penjaringan dalam pengajuan calon kepala daerah dalam Pilkada yang akan digelar pada 2015 nanti.
Untuk sementara waktu, sejumlah nama pimpinan partai politik diperkirakan akan maju dalam pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng 2015 mendatang.
- Ketua DPD Golkar Kalteng H Abdul Razak.
- Ketua DPD Partai Demokrat Kalteng H Baharudin H. Lisa.
- Ketua DPW PPP Kalteng Hj Norhasanah.
- Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Murung Raya yang juga mantan Bupati Murung Raya Willy M Yoseph.
- Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Kalteng yang juga Bupati Kotawaringin Barat H Ujang Iskandar.
- Mantan Bupati Kotawaringin Timur yang saat ini menjadi politiku Partai Nasional Demokrat (Nasdem) HM. Wahyudi K. Anwar.
Pilkada Kepri H Ismeth Abdullah Siap Berjuang Kembali
Pada Pemilihan Gubernur periode 2015-2020, Mantan Gubernur Kepri H Ismeth Abdullah bakal mencalonkan diri untuk berkompetisi kembali di pemilihan nanti.
H Ismeth Abdullah berkata ”Saya memang ada wacana ingin maju di Pilkada Gubernur Kepri, saat ini masih menyimak perkembangan politik di Kepri. Selain itu, kita juga masih menunggu aturan baru tentang Undang-Undang Pilkada yang baru,”.
”Menurut warga, banyak perusahaan yang mulai hengkang, baik di kawasan industri di Lobam, maupun beberapa kawasan industri di Batam termasuk di kawasan Batamindo. Ini membuat saya sedih dan terpanggil. Untuk kembali untuk membenahi Kepri yang belum tuntas lima tahun lalu ketika saya masih menjabat sebagai gubernur,” imbuhnya.
Dengan kenangan yang ia pernah alami selama menjabat, ungkapanya “Tak mudah membuat provinsi baru. Saya dulu dengan dana APBD Kepri kecil mampu membangun fisik, bisa memberikan insentif para guru. Bisa membangun rumah sakit di Tanjungpinang dan Tanjunguban dan membangun pusat pemerintahan Kepri di Dompak,”
Demi mengatasi permasalahan kemacetan yang luar biasa diperlukan pemikiran yang ideal dalam mencari penyelesaian agar di batam bisa terus berkembang, “Zaman saya dulu, jembatan Babin sudah masuk di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas), tapi sekarang saya sudah tidak mengikuti perkembangannya,” kata Isemth.
Bila jembatan Babin terwujud pasti pertumbuhan ekonomi akan membaik, dikarenakan tersedia lapangan kerja. Di bawah jembatan bisa sebagai jalur kabel-kaber interkoneksi seperti listrik, pipa Telkom, pipa air dan masih banyak untuk fungsi lainnya. Maka dari pada itu Pembangunan Jembatan Batam-Bintan ( Babin ) perlu diwujudkan demi tercapainya perkembangan perekonmian di Pulau Bintan dan Batam. Tutur Ismeth.
PARTAI DEMOKRAT Gelar Konvensi Cagub Bengkulu periode 2015-2020
Partai Demokrat Provinsi Bengkulu akan menggelar konvensi untuk mempersiapkan Calon Gubernur Bengkulu periode 2015-2020.
Ketua DPD Demokrat Bengkulu Edison Simbolon mengatakan "Kami akan menggunakan metode penjaringan calon presiden dari Partai Demokrat beberapa waktu lalu, yakni konvensi untuk calon gubernur. Ini elbih efektif dalam menjaring cagub,".
Parpol yang dipimpinnya itu, meraih enam kursi pada Pemilihan Legislatif 9 April 2014 dibawah perolehan PDIP yang meraih tujuh kursi, imbuhnya,
Ketua DPD Demokrat Bengkulu Edison Simbolon mengatakan "Syarat mengusung pasangan calon gubernur yakni harus memiliki keterwakilan di legislatif setidaknya tujuh kursi, jadi kita tinggal mencari satu kursi lagi untuk mencalonkan pasangan cagub,".
Dia mempunyai pandangan bahwa Provinsi Bengkulu merupakan salah satu provinsi tertinggal diberbagai sektor. "Baik perekonomian, pertumbuhan infrastruktur, sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang belum maksimal,".
Pilgub Jambi 2015 Bakal Ramai, Nama Cagub Baru Mulai Bermunculan
Pemilihan Gubernur untuk Provinsi Jambi masih tergolong lama namun perkiraan untuk merebut kursi BH 1 pada tahun 2015 ini bakal menjadi seru.
Beberapa partai politik yang bakal menggusung Bakal calon gubernur ke depan masih harus berjuang untuk dapat mengikutsertakan wakilnya di DPRD Provinsi namun prediksi sejumlah nama calon gubernur sudah mulai bermunculan, yang diprediksikan akan menjadi pemimpin di Provinsi Jambi.
Berikut nama-nama yang pernah ada untuk Gubernur Jambi, lima tahun kedepan ( 2015-2020).
- Drs.H.Hasan Basri Agus,MM (Gubernur Sekarang, 2010 – 2015).
- Drs.H. Fachrorri Umar,M.Hum (Wagub Sekarang, 2010 – 2015).
- Ir.H. Syahrasaddin,M.Si (Setda Pemda Provinsi Jambi, Sekarang).
- H.Zumi Zola Zulkifli (Bupati Tanjung Jabung Timur, Sekarang).
- DR.H. Rizal Djalil (Wakil Ketua BPK Pusat, Sekarang).
- Drs.H. Usman Ermulan,MM (Bupati Tanjab Barat, Sekarang).
- H. Soerman Manap,SE (Ketum DPD Partai Golkar Prov Jambi,Skg).
- Drs.H. Zulfikar Achmad (Mantan Bupati Bungo, Dua Periode).
H. Soerman Manap,SE telah menyatakan kesiapannya untuk bertarung yang merupakan Ketum DPD Partai Golkar Provinsi Jambi.
Drs.H.Hasan Basri Agus,MM (HBA) Ketua DPD Demokrat Provinsi Jambi, menyampaikan ikut atau tidaknya di Pilgub nanti tergantung hasil Pemilu 2014 yang Ia utarakan kepada kadernya, didalam beberapa kesempatan pertemuan.
H.Zumi Zola Zulkifli, Bupati Tanjabtim sudah siap dan terang terangan maju di Pilgub 2015.
Pengamat politik jambi Jafar Ahmad mengatakan saat diminta tanggapannya, saat ini sebenarnya sudah telat menyatakan untuk maju. “Paling tidak itu dua atau tiga tahun sebelumnya waktu yang pas untuk menyatakan maju. Karena ini zonanya luas, kecuali sudah popular seperti HBA dan Zumi Zola. Kalau yang lain itukan belum popular,” imbuhnya.
Pilkada Serentak 2015 diundur 2016 Desak Perludem
Desak Perludem (Perkumpulan untuk Demokrasi Indonesia) mengenai pelaksanaan pemilu serentak lokal dan nasional. Pemilihan umum lokal untuk memilih anggota DPRD kota/kabupaten, DPRD provinsi, gubernur dan bupati. Sedangkan pemilihan umum nasional untuk memilih anggota DPD, DPR, dan Presiden.
Titi Anggraini sebagai Direktur Eksekutif Perludem, mengatakan, "Pemilu serentak lokal dan nasional bisa menjadi siklus dua setengah tahunan.Serentak bisa bertahap, kalau pilkada dulu setidaknya satu provinsi serentak,".
Tentang gagasan pemilu serentak harus segera diluruskan. Pemilu serentak tidak sekadar bertujuan biaya lebih murah dan efisien tapi juga adanya efektivitas pemerintahan.
Titi Anggraini berkata "Pilkada 2015 kalau dipaksakan tidak punya makna hanya melanjutkan siklus lima tahunan. Kita ingin ini ditata, sehingga ada konsekuensi pada masa jabatan. Tidak apa-apa memotong masa jabatan, soal teknis penyelenggaraan bisa diatur,"
Titi Anggraini membayangkan pilkada serentak itu memilih gubernur, bupati/wali kota secara serentak.
Pihaknya mendorong untuk diundur pada tahun 2016, sebab gagasan pemilihan umum serentak pada tahun 2015 dinilai hanya siklus lima tahunan.
Titi Anggraini mencontohkan Pilkada Sumatra Barat pada tahun 2015 dalam memilih Gubernur dan Kepala Daerah di 15 kabupaten/kota, serta Pilkada Aceh memilih Gubernur dan 21 Kepala Daerah kabupaten/kota.
Biaya Berkisar Rp 10-200 M per Daerah dalam Pilkada 2015
Penyusunan rencana pemilu kepala daerah (Pilkada) serentak 2015 masih dalam penyempurnaan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Komisioner KPU Arief Budiman memperkirakan setiap daerah bisa berbeda-beda dalam pembiayaan penyelenggaraannya.
Komisioner KPU Arief Budiman mengatakan "Bervariasi, kalau di daerah-daerah itu Rp 12 M ada, tapi kalau untuk daerah padat penduduknya biaya bisa mencapai Rp 100-200 M (untuk provinsi). Kalau kabupaten/kota bisa mencapai Rp 10-12 M, sedang Provinsi kecil Rp 60-70 M, Tapi kalau Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah bisa mencapai Rp 500 M,"
Sedangkan biaya pelaksanaan Pilkada selama belum tertuang dalam undang-undang secara resmi pihaknya membebankan ke APBD masing-masing.
Pilkada 2015 serentak berjumlah 240 daerah untuk kabupaten/kota yang melaksanakannya. Sedangkan Pilkada Provinsi 2015 dijadwalkan berlangsung di 7 daerah, yakni Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Sulawesi Utara.
"Nanti kalau misalnya undang-undang menyatakan dari APBN maka perencanaan yang dibuat daerah itu tinggal dikumpulkan saja di tingkat nasional untuk disinkronisasi dengan pemerintah," menurut perkataan Ketua KPU Husni Kamil Manik.
Sumber : detikNews
Pilkada 2015 tentang 7 Peraturan yang diubah oleh KPU
Rencananya rakor akan diselenggarakan pada tanggal 16 - 18 September. Tak ayal KPU pun ngebut menyusun perubahan peraturan dan DPKTb sebelum rakor tersebut dilaksanakan.
KPU akan menata kembali soal daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) dalam Pilkada. Hal ini dilakukan agar tidak terus menerus memicu persoalan.
Menurut Komisioner KPU " DPKTb itu sesuatu yang baik dan digunakan supaya orang bisa memilih ".
Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di Kantor PP Muhammadiyah, Jl Menteng Raya, Jakpus. Mengatakan "Kurang lebih ada 6 - 7 peraturan yang harus kami ubah tentang tahapan, pengisian daftar pemilih, pencalonan, pemungutan, penghitungan, rekap dan penetapan".
Pilkada 2015 akan digelar serentak di 202 daerah
 |
| Ketua KPU Husni Kamil Manik |
Pilkada 2013 telah usai digelar secara serentak, kini KPU akan melaksanakan kembali Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada ) secara serentak kembali pada tahun 2015.
Husni Kamil Manik, Ketua Komisi Pemilihan Umum pada hari minggu di padang berkata. "Setidaknya ada 202 daerah di Indonesia yang akan menggelar pilkada yang terdiri atas 9 pemilihan gubernur, 26 pemilihan wali kota dan wakil wali kota, dan 167 di tingkat kabupaten yang tercatat akan menjalankan Pilkada tahun 2015,"
Husni Kamil Manik menerangkan ada beberapa perkembangan yang perlu diketahui dalam penyelenggaran Pilkada serentak dan kini pembahasan perundang-undangan Pilkada sedang dibahas. Rancangan tersebut merupakan pemisahan dari UU Pemerintah Daerah.
Pada tahun 2015 tepatnya bulan oktober KPU merencanakan berlangsungnya Pilkada serentak. Husni Kamil Manik mengatakan karena Pilkada Sumbar berlangsung pada 30 Juni 2010, maka jika Oktober 2015 diselenggarakan Pilkada maka artinya mundur empat bulan.
Sehingga daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerahnya kemungkinan akan dijabat penjabat sementara.
Husni Kamil Manik menjelaskan anggaran pelaksanaan Pilkada akan bersumber dari APBN. "Untuk itu, KPU kabupaten/kota maupun KPU provinsi di seluruh Indonesia harus membuat rancangan anggaran Pilkada".
Sumber : Antara.
Subscribe to:
Posts
(
Atom
)
No comments :
Post a Comment