PILKADA PILIHANKU

Anggaran Pilkada Serentak 2015 Akan Segera Dibahas di Kemendagri

Titi Anggraini sebagai Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai, pembahasan anggaran pilkada 2015 sesuai Perppu Nomor 1/2014 harus menjadi prioritas jangka pendek yang harus dilakukan Mendagri Tjahjo Kumolo. Sebab, APBD 2015 di setiap provinsi dan kabupaten atau kota harus segera diketok.
Menurut Titi Anggraini aturan pelaksanaan pilkada sesuai perppu, sehingga menuntut penyesuaian dalam aspek pembiayaan. Dikarenakan ada beberapa pos pembiayaan pilkada yang sebelumnya tidak dibebankan kepada penyelenggara. Sementara perppu mengatur pilkada serentak 2015 dibiayai oleh APBD.
Titi Anggraini berkata "Soal standardisasi penganggaran untuk penyelenggaraan pilkada serentak perlu koordinasi segera antara KPU dengan pemerintah baru, khususnya mendagri baru. Sehingga bisa mengejar penyusunan anggaran pilkada 2015 dalam APBD 2015,".

Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, pelaksanaan pilkada bagi daerah yang masa jabatan pimpinannya berakhir pada 2015 memang menjadi agenda prioritas. Termasuk mengenai soal anggaran pilkada.
"Kami dalam waktu dekat ingin bertemu dan berkoordinasi dengan KPU. Sambil menunggu pembahasan perppu di DPR," ungkapnya.

Meski dalam pagu anggaran sudah disusun, KPU daerah memang masih ragu terkait kepastian pelaksanaan pilkada. Anggaran pelaksanaan pilkada menjadi krusial karena rata-rata di sebagian besar daerah akan segera diketok RAPBD 2015.
KPU pusat meminta KPU daerah tidak menghiraukan perihal belum pastinya nasib Perppu Nomor 1/2014 sebagai landasan hukum pelaksanaan pilkada serentak 2015.
Sebelumnya pun, KPU pusat telah meminta KPU provinsi dan kabupaten/kota yang dijadwalkan menyelenggarakan pilkada tahun depan segera  berkoordinasi dengan pemerintah daerah masing-masing.

Sumber : Republika.

Pilkada 2015 Dinilai Efektif, Bila Publikasi C1 Akan Diterapkan

Banyak Kalangan mengapresiasi tentang publikasi hasil rekapitulasi perolehan suara atau C1 Pemilu 2014 terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pasalnya, hal demikian merupakan langkah transfaran pada proses pemilu presiden dan legislatif yang akan diselenggarakan.

Maka dari itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana menerapkan sistem serupa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015.

Ketua KPU Husni Kamil Manik di Batam, Kepulauan Riau, berkata "(publikasi C1) kita akan buat peraturannya. Nanti mereka harus melakukan itu (publikasi C1) supaya proses pilkada benar-benar bisa dipantau semua pihak,"

"Dia, mengatakan proses tersebut merupakan lompatan yang dilakukan KPU guna menciptakan transparansi kepada masyarakat. "Publikasi formulis C1 lompatan kita. Yang dulu susah didapatkan menjadi sangat mudah didapatkan. Itu salah satu pencapaian yang sebelum-sebelumnya belum ada,".

Terkait dengan anggaran, Husni Kamil Manik pria kelahiran Medan itu mengaku hingga kini KPU belum menerima anggaran untuk menyelenggarakan pilkada secara serentak pada tahun 2015. Padahal, anggaran itu penting guna melakukan supervisi untuk memastikan penyelenggaran pilkada sesuai dengan UU yang telah mengaturnya serta melakukan monitoring saat pemungutan suara berjalan secara langsung.

Husni Kamil Manik berkata "Perppu itu memberi tanggung jawab yang besar bagi KPU dan Bawaslu RI. Tapi anggaran untuk pilkada serentak 2015 belum tersedia. Untuk sementara, beban itu diletakkan di KPU. Maka kita perlu anggaran yang memadai,".


Sumber : Metro TV News

Menjadi Bupati Sukabumi Marwan Hamami Akan Siap Maju Kembali

Begitu kuat dorongan serta desakan sejumlah elemen masyarakat, fungsionaris  dan PK-PK Golkar, Ketua DPD Golkar Kab. Sukabumi, terhadap Marwan Hamami. Akhirnya Marwan Hamami memutuskan untuk mengikuti Pilkada 2015 meski dipilih DPRD. Kabarnya pernyataan resmi kesiapan Marwan  akan diumumkan pada Rapimda Golkar Kab. Sukabumi 20 Oktober 2014.

Ia mengatakan “Insya Allah sekarang siap, tapi saya pun masih melihat dulu apakah rencana gugatan pengesahan UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK) akan dikabulkan atau tidak,”.

”Saya dari dulu diajarkan oleh orangtua untuk selalu istiqomah dalam segala hal" ujarnya. Tapi kalau banyak masyakarat dari kalangan ulama, akademisi, aktivis  termasuk di internal Golkar mendesak saya tetap ikut di pilkada meski dipilih DPRD, apa saya harus tidak ikut dalam arti apa saya harus  mengecewakan harapan  mereka,? Ya tentu saya tidak bisa,  dan saya tidak mau disebut pencundang,”beber cucu saudagar minyak ternama  (alm) H. Oting. Mantan Wakil Bupati Sukabumi  ini membantah jika kesiapannya ini disebut tidak konsisten. Sebab, pada awalnya sempat mengurungkan kemauan ikut Pilkada 2015 kalau dipilih DPRD.

Marwan Hamami kembali menegaskan, niatnya maju di pilkada 2015 merupakan niat membangun Kabupaten Sukabumi.”Niat saya itu dari awal ngga berubah, yakni hanya ibadah ingin membangun Kabupaten Sukabumi,”tegasnya.

Sumber : PosKotaNews

Pilkada Solo 2015 Bisa Saja Selenggarakan Pilkada Langsung

Ini Alasan Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah, FX Hadi Rudyatmo



Di tengah hiruk pikuk dan polemik soal hasil sidang DPR yang mengesahkan pilkada tidak langsung, Pemda Surakarta, kota yang merupakan tempat tingggal asal kampung halaman Jokowi, malah optimistis bakal menggelar pilkada langsung.

Menurut Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah, FX Hadi Rudyatmo optimistis pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) pada April 2015 bisa digelar secara langsung.

Ia berkata "Saya kok optimistis pilkada bisa digelar langsung," kepada wartawan di Balai Kota Surakarta.

Undang-Undang (UU) tentang Pilkada yang baru saja disahkan DPR sulit diterapkan lantaran terganjal UU tentang Susunan dan Kedudukan (Susduk) DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten, menurut Rudy.

Ia pun mengatakan, UU Pilkada tidak bisa serta merta langsung diterapkan. Untuk menerapkan undang-undang itu masih ada beberapa tahapan yang harus dilakukan.

"Tidak gampang untuk menerapkan UU Pilkada tersebut dan perlu ada revisi UU lainnya yang terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah," imbuhnya.

Rudy menilai UU Pilkada lebih baik dicabut. Karena menurutnya, proses pelaksanaan pilkada langsung lebih baik dibanding pilkada tidak langsung.

Hal demikian lebih efektif dilakukan karena masyarakat diikut sertakan dalam proses demokrasi yang ada. Masyarakatpun bisa memilih sendiri pimpinan mereka sesuai dengan keinginan tanpa adanya campur tangan DPRD.

Dia mengatakan "Jadi kalau di Solo kemungkinan ya tetap digelar langsung. Lebih baik langsung dari pada tidak langsung,".

Sumber : News.bisnis