Anggaran Pilkada Serentak 2015 Akan Segera Dibahas di Kemendagri

Titi Anggraini sebagai Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai, pembahasan anggaran pilkada 2015 sesuai Perppu Nomor 1/2014 harus menjadi prioritas jangka pendek yang harus dilakukan Mendagri Tjahjo Kumolo. Sebab, APBD 2015 di setiap provinsi dan kabupaten atau kota harus segera diketok.
Menurut Titi Anggraini aturan pelaksanaan pilkada sesuai perppu, sehingga menuntut penyesuaian dalam aspek pembiayaan. Dikarenakan ada beberapa pos pembiayaan pilkada yang sebelumnya tidak dibebankan kepada penyelenggara. Sementara perppu mengatur pilkada serentak 2015 dibiayai oleh APBD.
Titi Anggraini berkata "Soal standardisasi penganggaran untuk penyelenggaraan pilkada serentak perlu koordinasi segera antara KPU dengan pemerintah baru, khususnya mendagri baru. Sehingga bisa mengejar penyusunan anggaran pilkada 2015 dalam APBD 2015,".

Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, pelaksanaan pilkada bagi daerah yang masa jabatan pimpinannya berakhir pada 2015 memang menjadi agenda prioritas. Termasuk mengenai soal anggaran pilkada.
"Kami dalam waktu dekat ingin bertemu dan berkoordinasi dengan KPU. Sambil menunggu pembahasan perppu di DPR," ungkapnya.

Meski dalam pagu anggaran sudah disusun, KPU daerah memang masih ragu terkait kepastian pelaksanaan pilkada. Anggaran pelaksanaan pilkada menjadi krusial karena rata-rata di sebagian besar daerah akan segera diketok RAPBD 2015.
KPU pusat meminta KPU daerah tidak menghiraukan perihal belum pastinya nasib Perppu Nomor 1/2014 sebagai landasan hukum pelaksanaan pilkada serentak 2015.
Sebelumnya pun, KPU pusat telah meminta KPU provinsi dan kabupaten/kota yang dijadwalkan menyelenggarakan pilkada tahun depan segera  berkoordinasi dengan pemerintah daerah masing-masing.

Sumber : Republika.