PILKADA PILIHANKU

Penyusunan ulang jadwal serta tahapan pemilihan kepala daerah pada 2015 dipastikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, menuju pilkada 2015.

Menurut Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu Ira Wirtati di Rantauprapat, "Pasti, karena berbeda polanya pascakeluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014,". Karena dalam perppu terjadi banyak perubahan dibandingkan dengan pemilu sebelumnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu telah menyelesaikan penyusunan tahapan dan jadwal Pilkada 2015, bahkan telah diserahkan beserta rincian anggaran pada pemerintahan setempat.

Diantaranya, kata Ira, sesuai Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, kampanye calon baik secara terbuka maupun rapat umum tertutup diselenggarakan oleh KPU masing-masing daerah.

"Kita juga harus menunggu juknis serta regulasinya dari KPU Pusat. Kalau mengenai penyusunannya, saya kira paling lama sekitar satu bulan sudah selesai," ujar ira.

Sumber : Antara

Djan Faridz Ketua umum terpilih versi muktamar Jakarta, menyatakan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berada dalam Koalisi Merah Putih (KMP). Pilihan itu sesuai dengan rekomendasi hasil sidang komisi dan menjadi sikap politik PPP versi muktamar Jakarta.
Soal bergabungnya dengan KMP menurut Djan Faridz, itu merupakan kesempatan bagi kader PPP untuk menjadi pemimpin di daerah masing-masing. Karena, dia menyatakan, bahwa peluang itu menjadi besar dengan adanya Undang-Undang Pilkada di mana kepala daerah akan dipilih oleh DPRD.
"Ini celah bagi kader-kader untuk menjadi pemimpin di daerahnya masing-masing melalui UU Pilkada," dia mengatakan hal tersebut dalam pidato politik pertamanya sebagai Ketua Umum PPP periode 2014-2019 versi muktamar Jakarta.

Pertimbangan pemilihan Djan faridz hanya diambil dari pandangan umum 9 DPW mewakili regional saat menanggapai laporan pertanggungjawaban SDA.
Pemilihan ketua umum berlangsung singkat dan terkesan dipaksakan. Sidang pemilihan ketua umum yang dipimpin Habil Marati itu tiba-tiba langsung menetapkan Djan Faridz sebagai ketua umum secara aklamasi.
Tanpa mendengar pendapat dari muktamirin, pemimpin sidang mengesahkan Djan Faridz sebagai ketua umum terpilih dan langsung mengetuk palu sidang. Muktamirin sama sekali tidak diberi kesempatan untuk mengungkapakan sepatah katapun.

Sumber : Republika

Titi Anggraini sebagai Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai, pembahasan anggaran pilkada 2015 sesuai Perppu Nomor 1/2014 harus menjadi prioritas jangka pendek yang harus dilakukan Mendagri Tjahjo Kumolo. Sebab, APBD 2015 di setiap provinsi dan kabupaten atau kota harus segera diketok.
Menurut Titi Anggraini aturan pelaksanaan pilkada sesuai perppu, sehingga menuntut penyesuaian dalam aspek pembiayaan. Dikarenakan ada beberapa pos pembiayaan pilkada yang sebelumnya tidak dibebankan kepada penyelenggara. Sementara perppu mengatur pilkada serentak 2015 dibiayai oleh APBD.
Titi Anggraini berkata "Soal standardisasi penganggaran untuk penyelenggaraan pilkada serentak perlu koordinasi segera antara KPU dengan pemerintah baru, khususnya mendagri baru. Sehingga bisa mengejar penyusunan anggaran pilkada 2015 dalam APBD 2015,".

Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, pelaksanaan pilkada bagi daerah yang masa jabatan pimpinannya berakhir pada 2015 memang menjadi agenda prioritas. Termasuk mengenai soal anggaran pilkada.
"Kami dalam waktu dekat ingin bertemu dan berkoordinasi dengan KPU. Sambil menunggu pembahasan perppu di DPR," ungkapnya.

Meski dalam pagu anggaran sudah disusun, KPU daerah memang masih ragu terkait kepastian pelaksanaan pilkada. Anggaran pelaksanaan pilkada menjadi krusial karena rata-rata di sebagian besar daerah akan segera diketok RAPBD 2015.
KPU pusat meminta KPU daerah tidak menghiraukan perihal belum pastinya nasib Perppu Nomor 1/2014 sebagai landasan hukum pelaksanaan pilkada serentak 2015.
Sebelumnya pun, KPU pusat telah meminta KPU provinsi dan kabupaten/kota yang dijadwalkan menyelenggarakan pilkada tahun depan segera  berkoordinasi dengan pemerintah daerah masing-masing.

Sumber : Republika.

Banyak Kalangan mengapresiasi tentang publikasi hasil rekapitulasi perolehan suara atau C1 Pemilu 2014 terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pasalnya, hal demikian merupakan langkah transfaran pada proses pemilu presiden dan legislatif yang akan diselenggarakan.

Maka dari itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana menerapkan sistem serupa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015.

Ketua KPU Husni Kamil Manik di Batam, Kepulauan Riau, berkata "(publikasi C1) kita akan buat peraturannya. Nanti mereka harus melakukan itu (publikasi C1) supaya proses pilkada benar-benar bisa dipantau semua pihak,"

"Dia, mengatakan proses tersebut merupakan lompatan yang dilakukan KPU guna menciptakan transparansi kepada masyarakat. "Publikasi formulis C1 lompatan kita. Yang dulu susah didapatkan menjadi sangat mudah didapatkan. Itu salah satu pencapaian yang sebelum-sebelumnya belum ada,".

Terkait dengan anggaran, Husni Kamil Manik pria kelahiran Medan itu mengaku hingga kini KPU belum menerima anggaran untuk menyelenggarakan pilkada secara serentak pada tahun 2015. Padahal, anggaran itu penting guna melakukan supervisi untuk memastikan penyelenggaran pilkada sesuai dengan UU yang telah mengaturnya serta melakukan monitoring saat pemungutan suara berjalan secara langsung.

Husni Kamil Manik berkata "Perppu itu memberi tanggung jawab yang besar bagi KPU dan Bawaslu RI. Tapi anggaran untuk pilkada serentak 2015 belum tersedia. Untuk sementara, beban itu diletakkan di KPU. Maka kita perlu anggaran yang memadai,".


Sumber : Metro TV News