PILKADA PILIHANKU

Hasil putusan terakhir sebagai pasangan yang mendapat jumlah suara terbanyak dalam Pilkada Kota Bogor dengan perolehan sebanyak 132.835 suara atau 33,14 persen, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor menetapkan pasangan nomor urut 2, Bima Arya Sugiarto-Usmar Hariman, sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor terpilih periode 2014-2019. 

Ketua KPU Kota Bogor Agus Teguh Suryaman mengumumkan penetapan pasangan calon terpilih di kantor KPU Kota Bogor, pada Jumat, 20 September 2013. "Sesuai dengan keputusan nomor 67/Kpts/KPU-Kota-011329141/IX/2013 tentang penetapan pasangan calon terpilih Pilkada Kota Bogor 2013, bahwa Dr Bima Arya Sugiarto-Ir Usmar Hariman dengan perolehan suara sah terbanyak,".

Agus Teguh Suryaman mengatakan, untuk pihak yang merasa keberatan dengan keputusan KPU dipersilakan untuk menempuh jalur hukum. "Kita memberikan waktu tiga hari kerja kepada pihak-pihak yang keberatan dengan keputusan hasil Pilkada Kota Bogor ini," Imbuhnya.

Agus berkata, "Kami akui jumlah suara masuk dan partisipasi masyarakat untuk datang dan memilih di Pilkada Kota Bogor belum memenuhi target partisipasi pemilih (75 persen)".

Pemilihan Pilkada Bogor ini, KPU mengakui gagal menekan tingginya angka golongan putih (golput) karena partisipasi pemilih hanya mencapai 63,4 persen dari 673.938 total daftar pemilih tetap.

Setelah ditetapkannya Bima Arya menjadi pemenang dalam Pilkada Kota Bogor oleh KPU Kota Bogor, pasangan calon wali kota nomor urut dua ini langsung melakukan pesta bersama ratusan pendukungnya di Pendopo Enam, yang menjadi Posko Kemenangan Bima-Usmar. 

"Selama masa peralihan dan transisi kepemimpinan selama tujuh bulan ini, saya akan berkantor di Paguyuban Bogor," kata Bima. "Silakan semua warga Kota Bogor datang ke kantor untuk memberikan masukan apa yang harus saya lakukan dalam membangun Kota Bogor."

Bima mengatakan pihaknya juga akan melakukan peninjauan kembali atas semua keputusan dan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh wali kota lama, Diani Budiarto. Salah satu kebijakan Diani yang akan ditinjau adalah pembangunan mal dan hotel yang terintegrasi dengan Terminal Baranangsiang. "Kami akan tinjau kembali rencana tersebut. Jika ada yang salah, kita akan revisi," kata politikus dari Partai Amanat Nasional ini.

Perolehan suara tiap pasangan calon Wali Kota Bogor :

Sumber : Tempo

5 Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota/ kabupaten di Jabar tetap mempersiapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2015. Walaupun, DPR RI sedang membahas Rancangan Undang-Undang tentang pilkada langsung yang akan dirubah pemilihannya oleh anggota di parlemen.

Ketua KPU Provinsi Jabar Yayat Hidayat di Bandung, mengatakan. "Kita (KPU di Jabar) tetap melakukan persiapan, tidak dihentikan, sampai ada keputusan apakah oleh DPRD atau tetap langsung oleh rakyat,".

Yayat Hidayat berkata, tahapan yang sedang disiapkan KPU di daerah diantaranya berupa besaran anggaran yang dibutuhkan, dan jadwal susunan pelaksanaan pilkada. Persiapannya, ungkap Yayat, tidak pada persiapan menyediakan kebutuhan surat suara, logistik atau pendataan daftar pemilih.

"Persiapannya sekarang hanya jadwal dan pembahasan anggaran yang dibutuhkan," imbuhnya. Namun bila undang-undang Pilkada diputuskan pemilihannya oleh DPRD, tentu persiapan yang sudah dilakukan KPU daerah di Jabar tidak akan digunakan.

5 kabupaten/kota di Jabar yang mempersiapkan pilkada tahun 2015 terdiri dari :

KPU masing-masing daerah itu, sudah mempersiapkan pilkada sejak selesai pelaksanaan pemilihan legislatif dan presiden 2014.

Sumber : Republika

Bulan Juni 2015 nanti, KPU Sulsel merencanakan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 11 kabupaten di Sulsel.

Walaupun belum ada penetapan jadwal resmi, Mayoritas KPU dari 11 kabupaten menginginkan pilkada digelar bulan Juni atau sebelum bulan puasa. Ha demikian bisa terjadi jika KPU RI tidak jadi melaksanakan pilkada serentak nasional pada Oktober 2015.

Komisioner KPU Sulsel Divisi Teknis Misna Attas di sela Rakor KPU Sulsel di Hotel Grand Asia, Makassar, mengatakan. "Saat ini kita susun persiapan Juni untuk penyelenggaraan hari H. Tanggalnya belum kita bicarakan. Kita tetap pada posisi itu, kalau tidak ada intervensi KPU RI,".

Sampai saat ini kata Misna, KPU RI masih menunggu penetapan Undang Undang (UU) Pilkada baru yang rancangannya masih dibahas di DPR.

KPU Sulsel merencanakan jadwal dengan berpedoman pada UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Misna Attas mengemukakan, jika pilkada dilaksanakan Juni, tahapan awal sudah harus jalan paling lambat Januari.

"Aturannya kan enam bulan sebelum pemungutan suara tahapan sudah harus jalan," imbuhnya.

Sumber : Tribunnews

Pemilihan umum kepala daerah atau pilkada tingkat provinsi dan tujuh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan diselenggarakan langsung, serentak pada 10 Juni 2015.

Komisioner/divisi hukum KPU Kalimantan Selatan (Kalsel) Hairansyah di Banjarmasin, Minggu (31/8) mengatakan "Pelaksanaan pilkada secara bersamaan itu berdasarkan hasil rapat kami bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota yang menggelar pesta demokrasi daerah pada 2015,".

Dalam acara rapat bersama KPU provinsi dan tujuh kabupaten/kota yang akan di gelar Pilkada 2015 itu belum membahas jadwal pendaftaran calon gubernur/wakil gubernur (cagub/cawagub) untuk periode 5 tahun hingga 2020 tersebut.

Begitupun dengan jadwal pendaftaran calon bupati/wakil bupati (cabup/cawabup) dan calon wali kota/wakil wali kota (cawali/cawawali) yang akan melaksanakan pilkada belum ada pembahasan, imbuh Ancah sapaan akrab Hairansyah.

"Untuk jadwal pendaftaran cagub/cawagub, serta cabup/cawabup dan cawli/cawawali segera kami bicarakan, sehingga ada keseragaman dalam penjadwalan tahapan pelaksanaan pilkada mendatang," tandasnya dengan tegas menjawab Antara Kalsel.

Ia pun berkata "Penyeragaman jadwal pilkada yang kebetulan tahunnya bersamaan itu, untuk lebih memudahkan pelaksanaan, serta efisiensi tenaga, waktu dan pembiayaan,".

Mengenai calon independen untuk mengikuti suksesi kepemimpinan daerah Kalsel, mantan Direktur Eksekutif Yayasan Dalas Hangit (Yadah) Banjarmasin itu mengatakan, sesuai peraturan perundang-undangan harus mendapat dukungan minimal 6,5 persen dari jumlah penduduk.

Sedangkan calon independen untuk cabup/cawabup dan cawali/cawawali pesentase dukungan penduduk bervariasi, sesuai dengan jumlah penduduk masing-masing, lanjut anggota KPU Kalsel yang itu.

"Jadi antara satu kabupaten dengan kabupaten lain dan/atau satu kota dengan kota lainnya ketentuan persentase dukungan pemilih untuk cabup/cawabup dan cawali/cawawli belum tentu sama," ujar dia.

"Sebagai contoh untuk Kota Banjarmasin tak mesti sama dengan Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar. Juga tidak sama dengan Kabupaten Balangan, walau sama-sama kota dan/atau kabupaten," ungkap Ancah.

7 kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada 2015 di provinsi Kalimantan Selatan yaitu:

6 daerah yang melaksanakan pilkada 2015 di provinsi Kalimantan Selatan yaitu: