PILKADA PILIHANKU

Pilihan-pilkada - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk DKI Jakarta kian gencar dalam kegiatan sosialisasi, agar kelak dapat meminimalisir kecurangan yang terjadi pada saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta tahun 2017. Hal ini pula diungkapkan oleh Muhammad Jufri selaku Koordinator Divisi Hukum Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta yakni dalam sosialisasi itu terdapat sangkut paut pencegahan terhadap kecurangan pilkada serta bagi partisasi pengawasan saat pilkada dilaksanakan.

Jufri pun melakukan kegiatan Car Free Day (CFD) di jalan Thamrin, Jakpus, hari minggu (14/08/16), berkata bahwa kami akan melakukan sosialisasi untuk kampus-kampus, ormas serta masyarakat. Sehingga terdapat tahapan yang akan kami laksanakan untuk sosialisasi. Hal ini di lakukan hingga Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 berakhir.

Kilas balik terhadap pilkada kebelakang, Jufri memprediksikan akan terdapat banyak komplain ketika PPDP mulai turun dalam mendata warga yang turut serta dalam pemilihan.

Namun hingga kini pihaknya belum menerima laporan tentang adanya pelanggaran yang terkait dengan pencalonan ataupun pemuktakhiran bagi data pemilih. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) belum terjun langsung mendatangi warga. Pilkada untuk DKI sendiri akan digelar pada tanggal 15 Februari 2017. Telah terdapat banyak figur yang sedang hangat sebagai contoh Ahok dan Sandiaga Uni yang sudah mendapat dukungan dari beberapa partai politik untuk bertanding dalam perebutan pilkada nanti. Sumber megapolitan.kompas.com

Pilihan-pilkada - Hendri Satrio selaku pengamat politik Universitas Paramadina berpendapat bahwa Pilkada DKI bisa dijadikan tolak ukur Pilpres tahun 2019. Sebab Jakarta merupakan miniaturnya negeri Indonesia, maka dari itu balon gubernur DKI bisa menentukan calon presiden nantinya.

salah satu contoh real yang telah terbukti adalah Joko Widodo yang semula menjabat gubernur DKI bisa maju dengan lancar menduduki kursi jabatan sebagai presiden. Maka tak perlu ragu kembali bila partai politik sangat menyeleksi dalam memilah dan memilih kader terbaik untuk diposisikan di DKI.

Hendri berkata dalam diskusi di Cikini, Jakarta pada hari sabtu (13/8/16), Mulanya dari Pak Joko Widodo. Kemudian diliat oleh Parpol dapat dijadikan sebagai ukuran untuk Pilpres tahun 2019.

Ketua Pemenangan Pemilu PKS Agung Sutiarso mengharapkan terdapat calon yang dapat menandingi populeritas Basuki Tjahja Purnama sebagai calon petahana. Pendapat Agung bahwa figure Tri Rismaharini sebagai Walikota Surabaya merupakan orang yang pantas untuk dapat menyaingi Basuki Tjahja Purnama dalam Pilkada DKI tahun 2017.

DKI Jakarta mempunyai APBD yang sangat besar, daerahnyapun cukup luas dan merupakan pusat pemerintahan. Bila dapat memimpin DKI Jakarta maka bisa sebagai pengukur dalam memimpin negara, ungkap Agung. Sumber republika.co.id

Pilihan-pilkada - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk DI Yogyakarta memberitahukan kepada seluruh pihak agar dapat menjauhi money politik atau politik uang dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2017 nanti.

Dalam Undang-undang Pilkada nomer 10 tahun 2016 mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota sangat ditegaskan mengenai Sanksi berat kepada pelaku money politik.

Sri Rahayu Wediningsih sebagai Anggota Bawaslu DI Yogyakarta Bidang Penindakan, di kantor Bawaslu DI Yogyakarta, hari kamis (11/8/16) mengegaskan bahwa sanksinya tidak bercanda terdapat pidana penjara minimal 36 bulan maksimal 72 bulan serta denda minimal 200 juta rupiah hingga 1 miliar rupiah.

Sanksi tersebut tidak hanya menjerat pada tim kampanye saja atau bakal calon, tapi terhadap warga yang menerimanya juga, dalam penyelenggaraan pilkada serta semua yang terkait terbukti melakukan hal tersebut dengan tujuan dapat mempengaruhi pilihan suara. Ungkap Sri Rahayu, hal lain sanksi pidana akan diproses Panitia Pengawas (Panwas) pada kabupaten kota. Pelaku money politik juga mendapatkan sanksi administrasi yakni adanya pembatasalan terhadap pasangan calon dalam daftar pencalonannya.

Bagaimana sangat ngeri bukan bagi sanksi money politik yang berlaku curang. Ini semua kembali pada anda, demi suksesnya Pilkada tahun 2017 kita laksanakan jujur dan adil demi mendapatkan pemimpin yang terbaik untuk melanjutkan kepemimpinan kemajuan daerah dan bangsa tercinta ini. Sumber harianjogja.com

Pilihan-pilkada - Peyelenggaraan untuk pilkada serentak pada tahun 2017 yang tepatnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 ditegaskan oleh Komisioner KPU Ida Budhiati. Karena menurut Ida, bila diubah kembali dalam pemungutan suara nanti akan membawa dampak yang tidak begitu mudah.

Ida mengatakan di Kantor KPU, di Jalan Imam Bonjol nomer 29, Menteng Jakarta pada hari kamis (11/8/16) "KPU tidak akan merubah hari pemungutan suara. Karena jangan hanya dilihat dari perspektif penyelenggara. Itu implikasinya tidak sederhana".

Bila ditunda kembali Ida menilai akan menimbulkan pada ketidakpastian hukum nantinya. Pasalnya bahwa masyarakat telah mendapatkan semua informasi mengenai tahapan untuk jadwal pemilihan, terutama bagi pemangku kepentingan pemilihan semisal bagi partai politik, bakal calon, calon-calon yang akan bertanding maju dari independen atau perseorangan.

Sementara itu Lukman Edy selaku Wakil Ketua Komisi II berkata bahwa salah satu kendala yang terlihat dalam soal waktu untuk pengajuan sengketa pemenang pilkada. Karena menurut Edy, KPU tidak memperhitungkan tentang hari libur didalam penyusunan waktu untuk pengajuan sengketa.

Ungkap Lukman Edy, "Pengajuan itu bila tak salah 15 hari, tapi KPU tidak memikirkan hari libur. Padahal dalam UU No. 10 Tahun 2016 penjelasan hari itu hanya mencakup pada hari kerja saja," hari Rabu (10/8/16).

Sebagian besar masalah yang terdapat di PKPU berkaitan dengan masalah kosentrasi untuk waktu yang tidak dijelaskan secara rinci. PKPU tersebut harusnya bisa merinci apa yang telah dijelaskan pada Undang-undang pilkada.

Karena masalah rincian dalam waktu dianggap Lukman merupakan suatu hal yang krusial dan daripada itu Komisi II memberi saran agar KPU memundurkan waktu pelaksanaan Pilkada.

"Jadi kami mengusulkan agar KPU bisa meninjau ulang dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2017 yang rencananya digelar pada 15 Februari 2017," Ungkap Lukman Edy. Sumber dari beritasatu.com, cnnindonesia.com