PILKADA PILIHANKU

Pilihan-pilkada - Hendri Satrio selaku pengamat politik Universitas Paramadina berpendapat bahwa Pilkada DKI bisa dijadikan tolak ukur Pilpres tahun 2019. Sebab Jakarta merupakan miniaturnya negeri Indonesia, maka dari itu balon gubernur DKI bisa menentukan calon presiden nantinya.

salah satu contoh real yang telah terbukti adalah Joko Widodo yang semula menjabat gubernur DKI bisa maju dengan lancar menduduki kursi jabatan sebagai presiden. Maka tak perlu ragu kembali bila partai politik sangat menyeleksi dalam memilah dan memilih kader terbaik untuk diposisikan di DKI.

Hendri berkata dalam diskusi di Cikini, Jakarta pada hari sabtu (13/8/16), Mulanya dari Pak Joko Widodo. Kemudian diliat oleh Parpol dapat dijadikan sebagai ukuran untuk Pilpres tahun 2019.

Ketua Pemenangan Pemilu PKS Agung Sutiarso mengharapkan terdapat calon yang dapat menandingi populeritas Basuki Tjahja Purnama sebagai calon petahana. Pendapat Agung bahwa figure Tri Rismaharini sebagai Walikota Surabaya merupakan orang yang pantas untuk dapat menyaingi Basuki Tjahja Purnama dalam Pilkada DKI tahun 2017.

DKI Jakarta mempunyai APBD yang sangat besar, daerahnyapun cukup luas dan merupakan pusat pemerintahan. Bila dapat memimpin DKI Jakarta maka bisa sebagai pengukur dalam memimpin negara, ungkap Agung. Sumber republika.co.id

Pilihan-pilkada - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk DI Yogyakarta memberitahukan kepada seluruh pihak agar dapat menjauhi money politik atau politik uang dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2017 nanti.

Dalam Undang-undang Pilkada nomer 10 tahun 2016 mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota sangat ditegaskan mengenai Sanksi berat kepada pelaku money politik.

Sri Rahayu Wediningsih sebagai Anggota Bawaslu DI Yogyakarta Bidang Penindakan, di kantor Bawaslu DI Yogyakarta, hari kamis (11/8/16) mengegaskan bahwa sanksinya tidak bercanda terdapat pidana penjara minimal 36 bulan maksimal 72 bulan serta denda minimal 200 juta rupiah hingga 1 miliar rupiah.

Sanksi tersebut tidak hanya menjerat pada tim kampanye saja atau bakal calon, tapi terhadap warga yang menerimanya juga, dalam penyelenggaraan pilkada serta semua yang terkait terbukti melakukan hal tersebut dengan tujuan dapat mempengaruhi pilihan suara. Ungkap Sri Rahayu, hal lain sanksi pidana akan diproses Panitia Pengawas (Panwas) pada kabupaten kota. Pelaku money politik juga mendapatkan sanksi administrasi yakni adanya pembatasalan terhadap pasangan calon dalam daftar pencalonannya.

Bagaimana sangat ngeri bukan bagi sanksi money politik yang berlaku curang. Ini semua kembali pada anda, demi suksesnya Pilkada tahun 2017 kita laksanakan jujur dan adil demi mendapatkan pemimpin yang terbaik untuk melanjutkan kepemimpinan kemajuan daerah dan bangsa tercinta ini. Sumber harianjogja.com

Pilihan-pilkada - Peyelenggaraan untuk pilkada serentak pada tahun 2017 yang tepatnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 ditegaskan oleh Komisioner KPU Ida Budhiati. Karena menurut Ida, bila diubah kembali dalam pemungutan suara nanti akan membawa dampak yang tidak begitu mudah.

Ida mengatakan di Kantor KPU, di Jalan Imam Bonjol nomer 29, Menteng Jakarta pada hari kamis (11/8/16) "KPU tidak akan merubah hari pemungutan suara. Karena jangan hanya dilihat dari perspektif penyelenggara. Itu implikasinya tidak sederhana".

Bila ditunda kembali Ida menilai akan menimbulkan pada ketidakpastian hukum nantinya. Pasalnya bahwa masyarakat telah mendapatkan semua informasi mengenai tahapan untuk jadwal pemilihan, terutama bagi pemangku kepentingan pemilihan semisal bagi partai politik, bakal calon, calon-calon yang akan bertanding maju dari independen atau perseorangan.

Sementara itu Lukman Edy selaku Wakil Ketua Komisi II berkata bahwa salah satu kendala yang terlihat dalam soal waktu untuk pengajuan sengketa pemenang pilkada. Karena menurut Edy, KPU tidak memperhitungkan tentang hari libur didalam penyusunan waktu untuk pengajuan sengketa.

Ungkap Lukman Edy, "Pengajuan itu bila tak salah 15 hari, tapi KPU tidak memikirkan hari libur. Padahal dalam UU No. 10 Tahun 2016 penjelasan hari itu hanya mencakup pada hari kerja saja," hari Rabu (10/8/16).

Sebagian besar masalah yang terdapat di PKPU berkaitan dengan masalah kosentrasi untuk waktu yang tidak dijelaskan secara rinci. PKPU tersebut harusnya bisa merinci apa yang telah dijelaskan pada Undang-undang pilkada.

Karena masalah rincian dalam waktu dianggap Lukman merupakan suatu hal yang krusial dan daripada itu Komisi II memberi saran agar KPU memundurkan waktu pelaksanaan Pilkada.

"Jadi kami mengusulkan agar KPU bisa meninjau ulang dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2017 yang rencananya digelar pada 15 Februari 2017," Ungkap Lukman Edy. Sumber dari beritasatu.com, cnnindonesia.com

Pilkada Serentak 2017

Pilihan-pilkada - Husni Kamil Malik selaku Ketua KPU mengatakan dalam peluncuran untuk Pilkada Serentak tahun 2017 di Jakarta pada hari senin (15/2/16), Kami sudah membahas dengan seluruh anggota KPU di provinsi, kota, Kabupaten dan memutuskan bahwa yang dijadikan patokan KPU dalam merancang program pada tahapan serta jadwal Pilkada Serentak tahun 2017 adalah tanggal 15 Februari.

Pilkada yang digelar oleh 101 daerah di Indonesia dalam pelaksanaannya diikuti oleh 7 provinsi, 76 kabupaten serta 18 kota, ungkap Husni.

Satu pemilihan untuk gubernur dan 20 pemilihan untuk bupati dan wali kota merupakan bagian dari pergelaran pada pilkada serentak 2017 yang paling banyak dipegang oleh Provinsi Aceh.

Pilkada Serentak tahun 2017 terdapat beberapa daerah yang turut serta dalam pelaksanaanya ialah :

7 Provinsi :
1. Aceh
2. Bangka Belitung
3. Banten
4. DKI Jakarta
5. Gorontalo
6. Sulawesi Barat
7. Papua Barat


76 Kabupaten :1. Mesuji
2. Lampung Barat
3. Tulang Bawang
4. Bekasi
5. Banjarnegara
6. Jepara
7. Batang
8. Pati
9. Cilacap
10. Brebes
11. Kulonprogo
12. Buleleng
13. Flores Timur
14. Lembata
15. Landak
16. Barito Selatan
17. Kotawaringin Barat
18. Hulu Sungai Utara
19. Barito Kuala
20. Banggai Kepulauan
21. Buol
22. Bolaang Mongondow
23. Kepulauan Sangihe
24. Takalar
25. Bombana
26. Kolaka Utara
27. Buton
28. Boalemo
29. Muna Barat
30. Buton Tengah
31. Buton Selatan
32. Seram Bagian Barat
33. Buru
34. Maluku Tenggara Barat
35. Maluku Tengah
36. Pulau Morotai
37. Halmahera Tengah
38. Nduga
39. Lanny Jaya
40. Sarmi
41. Mappi
42. Tolikara
43. Kepulauan Yapen
44. Jayapura
45. Intan Jaya
46. Puncak Jaya
47. Dogiyai
48. Tambrauw
49. Maybrat
50. Sorong
51. Aceh Besar
52. Aceh Utara
53. Aceh Timur
54. Aceh Jaya
55. Bener Meriah
56. Pidie
57. Simeulue
58. Aceh Singkil
59. Bireun
60. Aceh Barat Daya
61. Aceh Tenggara
62. Gayo Lues
63. Aceh Barat
64. Nagan Raya
65. Aceh Tengah
66. Aceh Tamiang
67. Tapanuli Tengah
68. Kepulauan Mentawai
69. Kampar
70. Muaro Jambi
71. Sarolangun
72. Tebo
73. Musi Banyuasin
74. Bengkulu Tengah
75. Pringsewu
76. Tulang Bawang Barat


18 Kota :1. Cimahi
2. Tasikmalaya
3. Langsa
4. Sabang
5. Tebing Tinggi
6. Payakumbuh
7. Pekanbaru
8. Banda Aceh
9. Lhokseumawe
10. Salatiga
11. Yogyakarta
12. Batu
13. Kupang
14. Singkawang
15. Kendari
16. Ambon
17. Jayapura
18. Sorong

Sumber dari pilkada.liputan6.com