PILKADA PILIHANKU

Di tiga belas daerah se-Sumbar yang menggelar pilkada serentak pada tahun 2015, hanya ada empat pendaftar untuk calon kepala daerah (KADA) melalui jalur perseorangan ditingkat kabupaten atau kota di Sumbar.

Hal tersebut dikatakan oleh Kordiv Sosialisai KPU Sumbar, Nova Indra. Untuk calon perseorangan pada terakhir pendaftaran calon kepala daerah terdapat di empat daerah se-Sumbar yakni :

1. Kabupaten Solok.
2. Limapuluh Kota.
3. Solok Selatan.
4. Bukittinggi.

Diterangkan pula mengenai jumlah pasangan yang ada di empat daerah tersebut, Bukittinggi dengan satu pasangan calon, Solok Selatan dengan satu pasangan calon, Limapuluh Kota dengan satu pasangan calon berlainan dengan Kabupaten Solok yang mempunyai tiga pasangan calon yang lebih dari daerah lainnya.

Ditingkat provinsi bagi pendaftar calon perseorangan ditutup pada hari jum'at pada tanggal 12 Juni 2015 yang lalu, namun hasilnya masih nihil bagi pendaptar calon perseorangan. Ada beberapa tempat se-Sumbar yang tidak ada pendaftar dari calon perseorangan daerah tersebut seperti dibawah ini:

1. Padangpariaman.
2. Agam.
3. Pasaman Barat.
4. Pasaman.
5. Tanahdatar.
6. Sijunjung.
7. Dharmasraya.
8. Kota Solok.
9. Pesisir Selatan.

Sumber : Valoranews

Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumbar, Febby Dt Bangso merupakan salah satu calon yang mendaftar untuk calon walikota di Bukittinggi untuk periode 2015 - 2020. Di hari terakhir pendaftaran cawako dan cawako Partai Gerinda Bukittinggi.

Febby Dt Bangso mengatakan Partai Gerinda salah satu Partai pemenang di Kota BUkittinggi, sehingga perlu diajak bersinergi untuk membangun Kota BUkittinggi. Dengan ini Berharap mendapat dukungan dari Partai Gerindra, Sehingga menjadikan lebih baik untuk Bukittinggi kedepannya nanti. dan siap untuk menggandeng kader Gerinda sebagai Cawako di BUkittinggi.

Untuk menjalin hubungan politik dengan Partai Gerinda, dengan mendaftar langsung ke Gerindra. Kader dari Gerindra juga merupakan sahabat dekat, Febby telah menjalin komunikasi politik yang intens bersama pimpinan dari Partai Gerindra di tingkat DPC Kota Bukittinggi sampai ke tingkat DPP.

Selain mendaftar di Partainya sendiri yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Febby mendaftar Ke Partai Demokrat, Partai Nasdem, Partai PDIP, Partai PPP sebagai walikota  Bukittinggi. Sehingga mendaftar Ke Partai Gerinda bukan yang pertama kalinya ia lakukan. Ia beroptimis bersama partai pendukung dapat bersinergi untuk membangun Kota Bukittinggi seperti yang diinginkan masyarakat.

Sumber : Covesia.com

Penerimaan dua berkas bakal calon Gubernur Kalimantan Tengah yang resmi telah mendaftar di Partai Gerinda yaitu berkas H. Abdul Razak, Ketua DPD Partai GOlkar Kalteng serta HM Riban Satia, Wali Kota Palangkaraya. Kedua berkas tersebut langsung diterima oleh Rumsyah Bagan sebagai Ketua Panitia Penjaringan Cagub Cawagub dari Partai Gerinda.

Untuk kedua berkas sudah kami terima dan akan ditindak lanjutkan untuk diserahkan ke DPP Partai Gerinda untuk diproses penjaringan lebih lanjut. ungkap Rumsyah Bagan pada tanggal 17 Juni 2015, hari rabu.

HM Riban Satia siap untuk melepaskan jabatannya sebagai Wali Kota Palangkaraya dengan masa jabatan yang harus ia jalani selama 3 tahun lagi, demi untuk fokus menjadi calon gubernur bukan sebagai wakil gubernur.

Hal serupa ditegaskan oleh H Abdul Razak, Saya ini ketua partai pemenang kedua dalam Pileg yang lalu dan saya pun sebagai politisi senior, Saya mendaftar di DPD Partai Gerinda bukan untuk menjadi wakil gubernur melainkan untuk menjadi GUbernur.

Sumber : Tribunnews.com

Akhir Mada, S.Pd.I Anggota KPU Madina Koordinator Divisi Teknis Penyelanggara

Ada Pasal UU Nomor 8 tahun 2015 yang mensyaratkan untuk calon kepala daerah dari jalur Perseorangan atau Independen wajib memiliki 8,5 % persentase dukungan dengan jumlah penduduk antara 250.000 -500.000 jiwa dan harus tersebar di lebih dari 50% jumlah kecamatan. Akhir Mada sebagai Anggota KPU Madina Koordinator Divisi Teknis Penyelanggara, telah menduga bahwa menjelang akhir penyerahan persyaratan dukungan. Ternyata tidak mudah untuk calon Kada (Kepala Daerah) melalui jalur Perseorangan di KPU Madina Panyabungan.

Dalam jangka waktu yang tidak lama hanya lima hari untuk mengikuti segala peraturan dalam pilkada cukup membuat jalan menjadi tidak mulus. Persyaratan yang harus dilalui seperti jumlah syarat dukungan, penyerahan syarat dukungan, mengakomodir identitas pendukung yang dibuat dalam surat pernyataan dukungan.

Bila kita melihat letak geografis dari Bumi Gordang Sambilan tentunya medan yang akan dihadapi tidak begitu mudah terutama dalam mengakomodir syarat dukungan. Jalur dan medan yang harus di tempuh tidak cukup bila dalam waktu 1 atau 2 hari. Terlebih lagi bila harus mengakomodir identitas sebagai persyaratan dukungan, dengan jumlah penduduk yang banyak dengan penyebarannya pun harus merata, di Madina berjumlah 40.394 jiwa. Kurang lebih minimal 12 dari 23 kecamatan yang ada di Madina. apakah bisa dalam batas waktu hanya lima hari. Karena tidak ada waktu perpanjangan dari penyerahan terhadap syarat dukungan itu.

Hal itulah yang menyebabkan untuk jalur calon perseorangan tidak ada yang mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mandailing Natal (Madina). Dan diungkapkan oleh Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). penyebab semua itu hanya tiga hal yakni :

1. Syarat dukungan yang terlalu berat.
2. Waktu penyiapan syarat dukungan yang terlalu pendek.
3. Berada di antara kesimpangsiuran waktu dan aturan pilkada.

Komentar tersebut didapat dari salah satu akun jejaring sosial (facebook) milik Ketua KPU Madina, Agus Salam, S.H.I.

Sumber : Kpud-madinakab.go.id