PILKADA PILIHANKU

Partai Demokrat melalui Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Rembang, terdapat tanda akan berkoalisi dengan PKB. Sinyal sinergi terhadap koalisi ini belum menampakkan suatu kesepakatan untuk mengusung Cabup dan cawabup dari pasangan kedua partai politik ini.

Bila semua ini dapat berlangsung dalam koalisi yang sudah menjadi kesepakatan kedua partai, maka ditaksirkan akan mempunyai 15 kursi wakil digedung dewan. Partai Demokrat menempatkan 9 kader di kursi DPRD, sedangkan PKB hanya mempunyai 6 wakilnya sebagai legislator. Namun hal ini bisa saja pudar dalam perencanaan yang telah dikemas apik. Bahwa ada muncul melalui jalur independen sebagai calon bupat yang dilontarkan oleh Yaqut cholil Qoumas sebagai politisi senior PKB Rembang.

Mochammad Charis Kurniawan sebagai Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah DPC Partai Demokrat mengatakan bahwa sejauh ini belum ada pembicaraan tentang partai koalisi, Rencana dengan PKB. Jika dilihat persentase dari keberhasilnya 75 persen point nilai dalam penjalinan koalisi. Selain rencana koalisi dengan PKB kami belum ada kesepakatan koalisi dengan partai lain.(KoranMuria)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara menjejelang Pilkada mengadakan seleksi serta antisipasi yang ketat terhadap ijazah ilegal pada pendaftaran yang akan berlangsung pada bulan juni 2015. Hal ini disebabkan bahwa ada universitas yang mengeluarkan ijazah palsu yang melanggar hukum, diantara Universitas tersebut ada dua Universitas yang melakukannya pertama Universitas of Sumatera serta kedua Universitas Generasi Muda Medan.

Nazir Salim Manik selaku Komisioner KPU Sumut menjelaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota pada pendaftaran pilkada akan melakukan tindakan verifikasi terhadap persyaratan administrasi. Semua tim akan melakukan seleksi yang dilanjutkan memverifikasi ijazah yang dikeluarkan oleh setiap Instansi. Janganlah mencantumkan status nama sarjana yang tidak benar pada saat pendaftaran pilkada dalam cakupan pendataan administrasi.

Dalam mengantisipasi penggunaan ijazah ilegal yang di gunakan oleh cabup atau wakil cabup pada saat mendaftar di pilkada Juni 2015. KPU dan Panwas harus melakukan koordinasi serta berkonsultasi dengan para ahli dan pihak instasi terkait. Dalam pengecekan ijazah yang dikeluarkan bisa bekerjasama dengan dinas pendidikan dan kopertis.

Kitapun bisa melibatkan masyarakat untuk memberikan masukan kepada KPU daerah bila menemukan hal demikian. Penggunaan Ijazah ilegal merupakan tindakan melanggar hukum yang akan dilakukan tindakan tegas oleh Panwas. KPU hanya bertugas sebagai penerima penggunaan data yang masuk pada pendaftaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).(Okezone)

Saat ini Lily Walandha sedang disebut terus karena dapat diperhitungkan sebagai Wakil Walikota Manado. Ia bisa mendampingi siapapun calon Walikotany, Lily menjadi sosok perwakilan dari wanita yang memiliki kemampuan beberapa ide pemikirian yang brilian di berbagai aspek diantaranya perekonomian, pembangunan dan yang terkait aturan.

sekilas dari beberapa pertanyaan terhada lily mengenai kesiapannya bila terpilih menjadi Wakil Walikota, hanya mengatakan bahwa dirinya memiliki partai tempat bernaung. Kalau diijinkan dan diinstruksikan oleh perintah partai, tentu sebagai kader harus sigap dan siap.

Lily memiliki latar belakang seorang pengusaha yang sekaligus sebagai konsultan pembangunan, yang diakui oleh beberapa rekannya. Kemampuannya pun terasah dalam keseharian berkecimpung di DPRD Kota Manado. Ia banyak memberikan masukan terkait dengan perkembangan kemajuan kota Manado. Posisinya berada di Komisi B yang berkaitan langsung dengan kemajuan Kota Manado.(BeritaKawanua)

Pembahasan pembukaan pendaftaran Balon Bupati Maros akan diagendakan dalam rapat. Perencanaan rapat akan digelar pada hari senin sekarang antara Golkar Maros dengan DPD I Golkal Sulsel.

Andi Husain Rasul sebagai Ketua Golkar Maros berkata pihaknya belum dapat memastikan mengenai penjadwalan pengambilan formulir untuk pendaftaran.

Dengan adanya suatu keputusan islah antara kubu Bari dan Agung membuat kelegaan tersendiri buat Husain Rasul. Dengan keyakinan dari awal bahwa DPP Golkar tidak akan merugikan dan mengorbankan kader-kadernya yang di daerah.

Dpp Golkal telah menginstruksikan Golkar Maros untuk segera melakukan pembukaan pendaftaran bakal calon bupati di Maros, ungkap Husain Rasul.(TribunTimur)