PILKADA PILIHANKU

Saat ini Tommy Soeharto aktif  berkomentar dengan adanya Konflik ditubuh Partai Golkar, Yang merupakan partai politik didirikan oleh Presiden Soeharto yang telah menelah usia 50 tahun lebih.

Dijaringan sosial Tommy medukung adanya musyawarah nasional luar biasa atau MLB. Karena menurut Tommy MLB merupakan jalan terbaik untuk keluar dari konflik pada Partai Golkar, Yang merupakan obat mujarab bagi para politikus Golkar dalam menghadapi Pilkada secara langsung pada tahun ini.

Dalam akunnya Tommy menuliskan bisa dipikirkan jika niatnya baik, mendukung Musyawarah Nasional Luar Biasa secepatnya agar kader Golkar DPD 1 dan DPD 2 bisa lolos dalam pilkada, Tapi kalau main-main sebaiknya hati-hati.

Menurut Poempida tentang Tommy, Bila maju Munaslub berkeyakinan bahwa Tommy akan mempunyai potensi keunggulan dalam kemenangan. Ditubuh Golkar sekarang butuh figur baru, dalam kondisi yang sekarang sedang buntu. Dan Tommy mempunyai figur akan hal ini.

Bila Tommy ingin memimpin dalam Golkar salah satunya dengan melalui Munaslub. Karena tidak bisa datang dan langsung mengambil alih begitu saja. Cara masuk melalu jalan ini harus elegan dan mempunyai dasar hukumnya agar memiliki legitimasi yang sangat kuat nantinya.(CNN)

Pengajuan calon pada pilkada yang akan segera tiba pada bulan juli nanti, diharapkan kepada Partai Golkar dan PPP untuk segera menyelesaikan persengketaan yang terjadi. Sehingga kepengurusan dari pihak internal terkait segera dapat diatasi dalam menghadapi pilkada yang akan segera berlangsung.

Veri Junaidi selaku peneliti Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif menanggapi tentang ini, bahwa pilkada serentak dijadikan momentum untuk kedua partai dalam penyelesain konflik yang sedang dihadapi untuk segera dituntaskan. Sehingga menstimulasi untuk islah dan membuat kepengurusan secepat mungkin diperbaiki.

Kubu partai yang sedang bersengketa diharapkan untuk mempunyai jalur alternatif yang mengikhlaskan dalam menggelar islah untuk sementara waktu demi kebaikan dari tujuan kepentingan Parpol masing-masing di daerah. Yang nantinya akan berdampak positif bagi independensi dan kemandirian KPU sebagai penyelenggara pilkada serentak.

Kisruh Partai Golkar dan PPP memang sangat pelik, Rekomendasi Komisi II DPR agar KPU menanti keputusan yang mempunyai kekuatan tetap pengadilan yang harus menangani sengketa kedua partai ini bukanlah jalan keluar yang paling baik. Menurut tanggapan Peneliti Center For Strategic and International Studies Philips Vermonte, karena ketidak percayaan dari kedua kubu kepada Kementrian Hukum dan HAM. (CNN)

Junaidi Hamsyah selaku Gubernur Bengkulu mengatakan Pemprop telah menganggarkan untuk dana pilkada serentak menelan hampir Rp 100 miliar.

Dimana Kepala daerah di Provinsi Bengkulu yang masa jabatannya akan berakhir sebelum diselenggarakannya pada pilkada serentak pada bulan Desember 2015. Beberapa daerah tersebut adalah Seluma, Lebong, Rejang Lebong, Bengkulu Selatan, Mukomuko, Bupati Kepahiang. Pemerintah Provinsi Bengkulu pun mengusulkan enam pelaksana tugas atau caretaker ungkap Junaidi Hamsyah. Usulan tersebut yang sampai detik ini belum diusulkan, diperkirakan pada bulan juni mendatang.

Diantara kriteria yang dijadikan point penilaian dalam careteker, seperti rekam jejak serta memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, Kata Junaidi.

Junaidi Hamsyah mengatakan "Kita ingin caretaker yang track record-nya bagus, punya jiwa kepemimpinan, serta tegas dan jujur. Yang jelas, jangan sampai karena caretaker-nya kurang tegas, ketika ada permasalahan segala macam malah jadi muncul kisruh. Kita berharap tentu caretaker ini nanti ditunjuk berdasarkan aturan-aturan yang berlaku yang sudah kita pedomani".

Terbesit kabar bahwa pada pelaksanaan pilkada serentak pada bulan Desember 2015, Pemprov Bengkulu dalam pengajuan pembiayaan anggaran menelan biaya 92,4 miliar Rupiah. Dengan jumlah yang fantastis hampir mendekati 100 miliar (Okezone news).

Ada tanggapan yang berasal dari Partai Golkar di kubu Agung Laksono bahwa KPU merupakan Event Organizer (EO) pada Pilkada serentak 2015. Dalam tubuh Partai Golkar sendiri untuk saat ini masih dilanda sengketan diantara kepengurusan Agung Laksono dan Aburizal Bakrie. Walaupun demikian pada kubu Agung Laksono dengan yakin Golkar akan ikut pada Pilkada serentak 2015.

Partai Golkar pada kubu Agung Laksono berkeyakinan bisa turut serta dalam Pilkada serentak 2015 pada tanggal 9 Desember 2015 nanti. Walau KPU telah menyatakan masih menunggu hasil dari pengadilan. Demikian yang disampaikan Leo Nababan sebagai Ketua DPP Golkar Versi Munas Ancol.

Partai Golkar mempercayai komosioner KPU. Pada saat ini ada peraturan KPU, Kami yakin akan sama dengan peraturan KPU sebelumnya.

Keputusan pada setiap partai bisa ikut atau tidak itu berada pada putusan KemenkumHAM dan Mendagri. KPU sebagai penyelenggara Pilkada saja, tidak dapat memberikan keputusan pada suatu partai untuk dapat lolos dalam memeriahkan Pilkada jawabannya atara ya dan tidak. Dengan hal demikian KPU bisa diibaratkan Event Organizer (EO) imbuh Leo. ( detiknews )