PILKADA PILIHANKU

Dalam Pilkada di daerah karawang akan diselenggarakan pada tanggal 16 Desember 2015 mendatang, serta telah dilengkapi dengan kesepakatan dengan ditetapkannya anggaran APBD II menelan biaya sebesar Rp.63.277.414.710. Dengan jumlah 2.633 TPS dengan perkiraan bagi sejumlah yang akan memilih pada pilkada tersebut berkisar 1.742.763 pemilih.

Pembukaan pendaftaran bagi calon bupati daerah karawang diselenggarakan pada tanggal 26 febuari serta diakhiri pada tanggal 03 maret 2015, dilanjutkan dengan tahap penelitian persyaratan calon pada tanggal 04 maret - 11 maret. Kemudian ditambah dengan adanya tahap perbaikan persyaratan Bacalon diprediksikan pada tanggal 17 maret sampai 20 maret 2015 dan berlanjut pada tanggal 23 Maret 2015 sebagai tahapan yang ditunggu-tunggu untuk penetapan bakal calon oleh KPUD.

Terdapat beberapa nama yang muncul dalam pencalonan sebagai bupati untuk sementara dan lambat laun menginformasikan langsung baik lewat media massa ataupun bersosialisasi terhadap masyarakat karawang, adapun bakal calon bupati tersebut yaitu :

• H.Daday Hudaya
• Nace Permana
• Cellica Nurchdiana
• Deden Darmansyah
• Asep Agustian
• H.Ahmad Marjuki
• Hj.Yeni Herlina
• Jimmy Ahmad Zamakhsyari
• Karda Wiranata
• Sutejo
• H.Ahamd  Zamaksyari
• Bubun Bunyamin

Pilkada Karawang diprediksikan menjadi dua putaran dalam pemilihan, apabila hal tersebut terjadi maka untuk pelaksanaan Pilkada pada putaran kedua diselenggarakan pada tanggal 23 Maret 2016 tahun depan.(Beritakarawang)

Diinformasikan kembali untuk bakal calon perseorangan dalam menghadapi pemilihan harus mempersiapkan diri serta partai-partai politik. Menurut KPU Kotim menekankan bahwa semua masalah teknis pelaksanaan pilkada tergantung hasil revisi aturan yang saat ini sedang dibahas oleh DPR RI dan KPU Pusat.

Hasil revisi undang-undang yang mengatur tentang pemilu kepala daerah sebagai penantian terhadap pendaftaran bakal calon Bupati Kotawaringin Timur.

Anggota Komisi Pemilihan Umum Kotim Benny Setia berkata, "Rencana awal (pendaftaran dimulai 26 Februari) untuk pendaftaran bakal calon. Tapi, harus menunggu pengesahan Perppu tanggal 18 Februari".

Adapun Sejumlah nama pada suhu politik yang diprediksi akan maju menjadi calon bupati tersebut adalah

• H Supian Hadi.
• Jhon Krisli.
• Artaban.
• Nadiansyah.
• Iswanti.
• Suripto.
• Darmansyah.
• Muhammad Nasir.
• Muhammad Arsyad. 
• serta yang lainnya.

KPU Kotim telah siap melaksanakan pemilu kepala daerah jika aturan teknisnya sudah terbit. Karena anggaran pemilu kepala daerah sudah disetujui sejumlah Rp 34 miliar, untuk pengalokasian pemilihan berlangsung dua putaran. (kalimantan news)

Keputusan DPR mengesahkan Perppu Pilkada Langsung menjadi Undang-Undang disambut baik oleh Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono serta Ketua DPP PDI Perjuangan Maruarar Sirait. SBY berpendapat bahwa pengesahan Perppu merupakan respon positif bagi sistem demokrasi oleh anggota dewan. Bagi Ara sapaan akrab bagi Ketua DPP PDI Perjuangan Maruarar Sirait disahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada dan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemda, yang pada intinya mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung. Sehingga DPR harus ektra hati-hati dalam mengambil keputusan dalam Pengesahan Perppu tersebut.

DPR mensahkan kedua Perppu tersebut dalam sidang paripurna tanpa perdebatan, dalam masa berakhirnya pemerintahan SBY. Perppu tersebut mengenai pilkada dan pemerintahan daerah menjadi undang-undang gi gedung DPR.

Sebelum dibawa ke paripurna, Komisi II DPR telah membahas Perppu Nomor 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, serta Perppu Nomor 2/2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam rapat kerja bersama pemerintah.

Semua fraksi sepakat untuk menetapkan kedua perppu itu menjadi undang-undang. Pada Oktober tahun lalu, SBY menerbitkan Perppu Pilkada yang mencabut Undang-Undang Nomor 22/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang mengatur bahwa kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Sebagai konsekuensi terbitnya Perppu Pilkada, SBY menerbitkan perppu kedua yang intinya adalah menghapus tugas dan wewenang DPRD untuk memilih kepala daerah. Ia menyatakan, penerbitan kedua perppu tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung pilkada langsung. SBY menyebut pilkada langsung merupakan buah dari perjuangan reformasi

SBY berkata, "Alhamdulillah hari ini saya menerima kabar baik, kabar gembira DPR RI secara bulat telah menerima atau menyetujui Perppu tentang sistem Pilkada yaitu sistem Pilkada langsung dengan sejumlah perbaikan, Berarti dewan sungguh mendengarkan aspirasi rakyat,".

SBY mengucapkan beribu terimakasih kepada seluruh fraksi di DPR, baik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih, Koalisi Indonesia Hebat termasuk Fraksi Demokrat yang sejak awal menginginkan sistem Pilkada langsung dengan sejumlah perbaikan, dalam pengesahan Perppu ini.

Ara memuji adanya elit politik dari partai penentang pilkada yang justru mendukung pilkada langsung. Seperti Wali Kota Bandung Ridwan Kamil yang berbeda pendapat dengan partainya yaitu PKS dan Gerindra terkait pilkada langsung.

Ara menambahkan, sejak awal PDI Perjuangan memperjuangkan agar pilkada dilakukan secara langsung. Sikap PDI Perjuangan ini, sebutnya, sesuai dengan pilihan rakyat.

Tugas anggota DPR saat reses yakni mendengarkan keinginan rakyat, seperti halnya keinginan rakyat untuk menerapkan pilkada langsung. Serta menyayangkan penolakan terhadap pilkada langsung beberapa bulan lalu oleh sejumlah partai, ungkap Ara.

Dalam Pilkada serentak tahun ini akan lebih efisien serta menghemat keuangan Negara menurut Suasana Dachi, Anggota DPR RI Komisi II.

Dia pun berkata, “Saya setuju dengan adanya rencana pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan serentak pada 2015 ini. Karena dalam segi cost atau biaya akan lebih sedikit dan akan banyak menghemat keuangan Negara".

“Jadi menurut saya harus dilakukan dalam dua gelombang. Hal ini untuk menghindari kekosongan jabatan dalam waktu yang lama. Dengan begitu jabatan PLT (pelaksana tugas) kepala daerah hanya boleh berlangsung paling lama enam bulan,” ungkapnya.

Namun hal tersebut Suasana mengaku komisinya belum memutuskan apakah akan menetapkan pilkada serentak atau tidak. Setelah sidang Paripurna Pembukaan Masa sidang, pihaknya akan mengusulkan pembahasan tentang hal tersebut.

Pilkada yang akan dilakukan oleh 188 daerah ini yang masa pemerintahan akan segera usai pada 2015. Maka dari pada itu Komisi Pemilihan Umum akan menyelenggarakan Pilkada serentak pada 2015. Tinggal lihat nanti dalam pelaksanaannya, karena semua mengacu pada perpu Nomor 1 Tahun 2014 yang diterbitkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada waktu masih menjabat.

sumber : dpr.go.id