PILKADA PILIHANKU

Keputusan DPR mengesahkan Perppu Pilkada Langsung menjadi Undang-Undang disambut baik oleh Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono serta Ketua DPP PDI Perjuangan Maruarar Sirait. SBY berpendapat bahwa pengesahan Perppu merupakan respon positif bagi sistem demokrasi oleh anggota dewan. Bagi Ara sapaan akrab bagi Ketua DPP PDI Perjuangan Maruarar Sirait disahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada dan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemda, yang pada intinya mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung. Sehingga DPR harus ektra hati-hati dalam mengambil keputusan dalam Pengesahan Perppu tersebut.

DPR mensahkan kedua Perppu tersebut dalam sidang paripurna tanpa perdebatan, dalam masa berakhirnya pemerintahan SBY. Perppu tersebut mengenai pilkada dan pemerintahan daerah menjadi undang-undang gi gedung DPR.

Sebelum dibawa ke paripurna, Komisi II DPR telah membahas Perppu Nomor 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, serta Perppu Nomor 2/2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam rapat kerja bersama pemerintah.

Semua fraksi sepakat untuk menetapkan kedua perppu itu menjadi undang-undang. Pada Oktober tahun lalu, SBY menerbitkan Perppu Pilkada yang mencabut Undang-Undang Nomor 22/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang mengatur bahwa kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Sebagai konsekuensi terbitnya Perppu Pilkada, SBY menerbitkan perppu kedua yang intinya adalah menghapus tugas dan wewenang DPRD untuk memilih kepala daerah. Ia menyatakan, penerbitan kedua perppu tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung pilkada langsung. SBY menyebut pilkada langsung merupakan buah dari perjuangan reformasi

SBY berkata, "Alhamdulillah hari ini saya menerima kabar baik, kabar gembira DPR RI secara bulat telah menerima atau menyetujui Perppu tentang sistem Pilkada yaitu sistem Pilkada langsung dengan sejumlah perbaikan, Berarti dewan sungguh mendengarkan aspirasi rakyat,".

SBY mengucapkan beribu terimakasih kepada seluruh fraksi di DPR, baik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih, Koalisi Indonesia Hebat termasuk Fraksi Demokrat yang sejak awal menginginkan sistem Pilkada langsung dengan sejumlah perbaikan, dalam pengesahan Perppu ini.

Ara memuji adanya elit politik dari partai penentang pilkada yang justru mendukung pilkada langsung. Seperti Wali Kota Bandung Ridwan Kamil yang berbeda pendapat dengan partainya yaitu PKS dan Gerindra terkait pilkada langsung.

Ara menambahkan, sejak awal PDI Perjuangan memperjuangkan agar pilkada dilakukan secara langsung. Sikap PDI Perjuangan ini, sebutnya, sesuai dengan pilihan rakyat.

Tugas anggota DPR saat reses yakni mendengarkan keinginan rakyat, seperti halnya keinginan rakyat untuk menerapkan pilkada langsung. Serta menyayangkan penolakan terhadap pilkada langsung beberapa bulan lalu oleh sejumlah partai, ungkap Ara.

Dalam Pilkada serentak tahun ini akan lebih efisien serta menghemat keuangan Negara menurut Suasana Dachi, Anggota DPR RI Komisi II.

Dia pun berkata, “Saya setuju dengan adanya rencana pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan serentak pada 2015 ini. Karena dalam segi cost atau biaya akan lebih sedikit dan akan banyak menghemat keuangan Negara".

“Jadi menurut saya harus dilakukan dalam dua gelombang. Hal ini untuk menghindari kekosongan jabatan dalam waktu yang lama. Dengan begitu jabatan PLT (pelaksana tugas) kepala daerah hanya boleh berlangsung paling lama enam bulan,” ungkapnya.

Namun hal tersebut Suasana mengaku komisinya belum memutuskan apakah akan menetapkan pilkada serentak atau tidak. Setelah sidang Paripurna Pembukaan Masa sidang, pihaknya akan mengusulkan pembahasan tentang hal tersebut.

Pilkada yang akan dilakukan oleh 188 daerah ini yang masa pemerintahan akan segera usai pada 2015. Maka dari pada itu Komisi Pemilihan Umum akan menyelenggarakan Pilkada serentak pada 2015. Tinggal lihat nanti dalam pelaksanaannya, karena semua mengacu pada perpu Nomor 1 Tahun 2014 yang diterbitkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada waktu masih menjabat.

sumber : dpr.go.id

1. Jeje Wiradinata.
2. Nanang Permana, SH.
3. Erma Bastaman.
4. Supardi

1. H. Adang Hadari.
2. H. Supratman.
3. Aom Djamhur.
4. Cucu Sulaksana.

Gairah pada pemilihan 2015 sudah mulai semarak dengan banyak bermunculan nama calon yang ingin menjadi Bupati atau Wakil Bupati di Indramayu pada periode 2015 - 2020. Prakiraan tahapan pemilihan untuk penyelenggaraan akan dilangsungkan pada bulan april sampai oktober 2015. Dengan disertai beberapa nama yang bakal siap untuk menjabat sebagai pemimpin tertinggi di Kabupaten Indramayu.

Dalam hal aturan yang baru mengenai Pilkada saat ini masih dinantikan masyarakat akan keputusan yang pasti dalam Racangan Undang-undang yang masih dimusyarawahkan. Tidak menutup kemungkinan apakan ada peraturan perundang-udangan yang baru atau tidak pada pemilihan Cabup di Indramayu 2015. Maka secara tidak langsung akan mempengaruhi sistem perpolitikan di Indramayu. Dalam Undang-undang yang baru terdapat pemilihan dilakukan oleh Dewan perwakilan Rakyat.

Di Kabupaten Indramayu dalam pilkada 2015 saat ini terdapat beberapa nama yang muncul sebagai bakal pemimpin yang kuat pada pemilihan nanti, diantara nama calon tersebut bisa dilihat pada paparan yang tertera dibawah ini :

1. H. Supendi ( Wakil Bupati Indramayu ).
2. H. Daniel Mutaqien Syafiuddin ( Anggota DPR RI dari Partai Golkar ).
3. H. Syamsul Bachri ( Anggota DPRD Jawa Barat dari partai PDIP ).
4. H. Herman Khaeron ( Anggota DPR RI Partai Demokrat ).
5. H. Juhadi Muhammad ( Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Indramayu ).

Demikian nama calon yang sedang ramai muncul untuk calon bupati periode 2015-2020 nanti. Dalam beberapa nama tersebut paling mencuat terkenal populeritasnya yakni Supendi, Syamsul Bachri serta Daniel Mutaqien. Beberapa parpol yang mendukung kuat serta pengalaman yang banyak dimiliki pada bakal calon Cabup di indramayu adalah H. Supendi. Tapi tidak menutup kemungkinan nama calon yang lain juga akan segera muncul kepermukaan.
Lambat laun dari ke empat calon akan saling bersaing dalam kemunculan pada pemilihan yang sangat dinantikan kelak.

“Namun, hanya sekedar ilustrasi politik terkait Pilkada Indramayu 2015 nanti, tentunya dua pasangan calon bupati dan wakil bupati harus mencerminkan dua kekuatan yang bersinergi. Selain tentunya,  cerdas dalam mengelola tata pemerintahan dan jeli melihat peluang ekonomi. Inilah paling tidak, indikator untuk bisa menjadikan Indramayu mampu maju dan sejahtera,” ungkap Harris.

Menurut politisi dari Partai Demokrat Kabupaten Indramayu, Ir. Harris Solihin, pihaknya saat ini untuk pemilukada Indramayu 2015, sudah ada sejumlah calon yang mulai serius menggarapnya. Bahkan, sejumlah nama bupati yang saat ini digadang-gadangkan itu pun,  semakin gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Harris berpendapat, beberapa nama seperti ketua parpol dan pengurus parpol yang ada Kabupaten Indramayu, serta tokoh masyarakat, maupun sejumlah nama pejabat, serta calon incumbent, sudah muncul ditengah-tengah masyarakat.

Sumber : Ciumanuk