Menjadi Bupati Sukabumi Marwan Hamami Akan Siap Maju Kembali
Begitu kuat dorongan serta desakan sejumlah elemen masyarakat, fungsionaris dan PK-PK Golkar, Ketua DPD Golkar Kab. Sukabumi, terhadap Marwan Hamami. Akhirnya Marwan Hamami memutuskan untuk mengikuti Pilkada 2015 meski dipilih DPRD. Kabarnya pernyataan resmi kesiapan Marwan akan diumumkan pada Rapimda Golkar Kab. Sukabumi 20 Oktober 2014.
Ia mengatakan “Insya Allah sekarang siap, tapi saya pun masih melihat dulu apakah rencana gugatan pengesahan UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK) akan dikabulkan atau tidak,”.
”Saya dari dulu diajarkan oleh orangtua untuk selalu istiqomah dalam segala hal" ujarnya. Tapi kalau banyak masyakarat dari kalangan ulama, akademisi, aktivis termasuk di internal Golkar mendesak saya tetap ikut di pilkada meski dipilih DPRD, apa saya harus tidak ikut dalam arti apa saya harus mengecewakan harapan mereka,? Ya tentu saya tidak bisa, dan saya tidak mau disebut pencundang,”beber cucu saudagar minyak ternama (alm) H. Oting. Mantan Wakil Bupati Sukabumi ini membantah jika kesiapannya ini disebut tidak konsisten. Sebab, pada awalnya sempat mengurungkan kemauan ikut Pilkada 2015 kalau dipilih DPRD.
Marwan Hamami kembali menegaskan, niatnya maju di pilkada 2015 merupakan niat membangun Kabupaten Sukabumi.”Niat saya itu dari awal ngga berubah, yakni hanya ibadah ingin membangun Kabupaten Sukabumi,”tegasnya.
Sumber : PosKotaNews
Pilkada Solo 2015 Bisa Saja Selenggarakan Pilkada Langsung
Ini Alasan Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah, FX Hadi Rudyatmo
Di tengah hiruk pikuk dan polemik soal hasil sidang DPR yang mengesahkan pilkada tidak langsung, Pemda Surakarta, kota yang merupakan tempat tingggal asal kampung halaman Jokowi, malah optimistis bakal menggelar pilkada langsung.
Menurut Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah, FX Hadi Rudyatmo optimistis pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) pada April 2015 bisa digelar secara langsung.
Ia berkata "Saya kok optimistis pilkada bisa digelar langsung," kepada wartawan di Balai Kota Surakarta.
Undang-Undang (UU) tentang Pilkada yang baru saja disahkan DPR sulit diterapkan lantaran terganjal UU tentang Susunan dan Kedudukan (Susduk) DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten, menurut Rudy.
Ia pun mengatakan, UU Pilkada tidak bisa serta merta langsung diterapkan. Untuk menerapkan undang-undang itu masih ada beberapa tahapan yang harus dilakukan.
"Tidak gampang untuk menerapkan UU Pilkada tersebut dan perlu ada revisi UU lainnya yang terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah," imbuhnya.
Rudy menilai UU Pilkada lebih baik dicabut. Karena menurutnya, proses pelaksanaan pilkada langsung lebih baik dibanding pilkada tidak langsung.
Hal demikian lebih efektif dilakukan karena masyarakat diikut sertakan dalam proses demokrasi yang ada. Masyarakatpun bisa memilih sendiri pimpinan mereka sesuai dengan keinginan tanpa adanya campur tangan DPRD.
Dia mengatakan "Jadi kalau di Solo kemungkinan ya tetap digelar langsung. Lebih baik langsung dari pada tidak langsung,".
Sumber : News.bisnis
Di tengah hiruk pikuk dan polemik soal hasil sidang DPR yang mengesahkan pilkada tidak langsung, Pemda Surakarta, kota yang merupakan tempat tingggal asal kampung halaman Jokowi, malah optimistis bakal menggelar pilkada langsung.
Menurut Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah, FX Hadi Rudyatmo optimistis pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) pada April 2015 bisa digelar secara langsung.
Ia berkata "Saya kok optimistis pilkada bisa digelar langsung," kepada wartawan di Balai Kota Surakarta.
Undang-Undang (UU) tentang Pilkada yang baru saja disahkan DPR sulit diterapkan lantaran terganjal UU tentang Susunan dan Kedudukan (Susduk) DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten, menurut Rudy.
Ia pun mengatakan, UU Pilkada tidak bisa serta merta langsung diterapkan. Untuk menerapkan undang-undang itu masih ada beberapa tahapan yang harus dilakukan.
"Tidak gampang untuk menerapkan UU Pilkada tersebut dan perlu ada revisi UU lainnya yang terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah," imbuhnya.
Rudy menilai UU Pilkada lebih baik dicabut. Karena menurutnya, proses pelaksanaan pilkada langsung lebih baik dibanding pilkada tidak langsung.
Hal demikian lebih efektif dilakukan karena masyarakat diikut sertakan dalam proses demokrasi yang ada. Masyarakatpun bisa memilih sendiri pimpinan mereka sesuai dengan keinginan tanpa adanya campur tangan DPRD.
Dia mengatakan "Jadi kalau di Solo kemungkinan ya tetap digelar langsung. Lebih baik langsung dari pada tidak langsung,".
Sumber : News.bisnis
Bima Arya sebagai Wali Kota Bogor Ditetapkan oleh KPU
Hasil putusan terakhir sebagai pasangan yang mendapat jumlah suara terbanyak dalam Pilkada Kota Bogor dengan perolehan sebanyak 132.835 suara atau 33,14 persen, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor menetapkan pasangan nomor urut 2, Bima Arya Sugiarto-Usmar Hariman, sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor terpilih periode 2014-2019.
Ketua KPU Kota Bogor Agus Teguh Suryaman mengumumkan penetapan pasangan calon terpilih di kantor KPU Kota Bogor, pada Jumat, 20 September 2013. "Sesuai dengan keputusan nomor 67/Kpts/KPU-Kota-011329141/IX/2013 tentang penetapan pasangan calon terpilih Pilkada Kota Bogor 2013, bahwa Dr Bima Arya Sugiarto-Ir Usmar Hariman dengan perolehan suara sah terbanyak,".
Agus Teguh Suryaman mengatakan, untuk pihak yang merasa keberatan dengan keputusan KPU dipersilakan untuk menempuh jalur hukum. "Kita memberikan waktu tiga hari kerja kepada pihak-pihak yang keberatan dengan keputusan hasil Pilkada Kota Bogor ini," Imbuhnya.
Agus berkata, "Kami akui jumlah suara masuk dan partisipasi masyarakat untuk datang dan memilih di Pilkada Kota Bogor belum memenuhi target partisipasi pemilih (75 persen)".
Pemilihan Pilkada Bogor ini, KPU mengakui gagal menekan tingginya angka golongan putih (golput) karena partisipasi pemilih hanya mencapai 63,4 persen dari 673.938 total daftar pemilih tetap.
Setelah ditetapkannya Bima Arya menjadi pemenang dalam Pilkada Kota Bogor oleh KPU Kota Bogor, pasangan calon wali kota nomor urut dua ini langsung melakukan pesta bersama ratusan pendukungnya di Pendopo Enam, yang menjadi Posko Kemenangan Bima-Usmar.
"Selama masa peralihan dan transisi kepemimpinan selama tujuh bulan ini, saya akan berkantor di Paguyuban Bogor," kata Bima. "Silakan semua warga Kota Bogor datang ke kantor untuk memberikan masukan apa yang harus saya lakukan dalam membangun Kota Bogor."
Bima mengatakan pihaknya juga akan melakukan peninjauan kembali atas semua keputusan dan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh wali kota lama, Diani Budiarto. Salah satu kebijakan Diani yang akan ditinjau adalah pembangunan mal dan hotel yang terintegrasi dengan Terminal Baranangsiang. "Kami akan tinjau kembali rencana tersebut. Jika ada yang salah, kita akan revisi," kata politikus dari Partai Amanat Nasional ini.
Perolehan suara tiap pasangan calon Wali Kota Bogor :
- Pasangan Bima-Usmar 132.835 suara, menang tipis dengan pesaingnya, Bima-Usmar hanya unggul 1.755 suara (0,44 persen).
- Pasangan Achmad Ru'yat-Aim Halim Hermana yang memperoleh 131.080 suara (32,70 persen).
- Pasangan Dody Rosadi-Untung W. Maryono, (67.715 suara),
- Pasangan Syaiful Anwar-Muztahidin (43.448 suara),
- Pasangan Firman Halim-Gartono (25.793 suara).
Sumber : Tempo
Persiapan Pilkada Jabar di 5 KPU
5 Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota/ kabupaten di Jabar tetap mempersiapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2015. Walaupun, DPR RI sedang membahas Rancangan Undang-Undang tentang pilkada langsung yang akan dirubah pemilihannya oleh anggota di parlemen.
Ketua KPU Provinsi Jabar Yayat Hidayat di Bandung, mengatakan. "Kita (KPU di Jabar) tetap melakukan persiapan, tidak dihentikan, sampai ada keputusan apakah oleh DPRD atau tetap langsung oleh rakyat,".
Yayat Hidayat berkata, tahapan yang sedang disiapkan KPU di daerah diantaranya berupa besaran anggaran yang dibutuhkan, dan jadwal susunan pelaksanaan pilkada. Persiapannya, ungkap Yayat, tidak pada persiapan menyediakan kebutuhan surat suara, logistik atau pendataan daftar pemilih.
"Persiapannya sekarang hanya jadwal dan pembahasan anggaran yang dibutuhkan," imbuhnya. Namun bila undang-undang Pilkada diputuskan pemilihannya oleh DPRD, tentu persiapan yang sudah dilakukan KPU daerah di Jabar tidak akan digunakan.
5 kabupaten/kota di Jabar yang mempersiapkan pilkada tahun 2015 terdiri dari :
- Kabupaten Sukabumi.
- Karawang.
- Indramayu.
- Kabupaten Bandung.
- Kota Depok.
KPU masing-masing daerah itu, sudah mempersiapkan pilkada sejak selesai pelaksanaan pemilihan legislatif dan presiden 2014.
Sumber : Republika
Subscribe to:
Posts
(
Atom
)
