PILKADA PILIHANKU

Bulan Juni 2015 nanti, KPU Sulsel merencanakan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 11 kabupaten di Sulsel.

Walaupun belum ada penetapan jadwal resmi, Mayoritas KPU dari 11 kabupaten menginginkan pilkada digelar bulan Juni atau sebelum bulan puasa. Ha demikian bisa terjadi jika KPU RI tidak jadi melaksanakan pilkada serentak nasional pada Oktober 2015.

Komisioner KPU Sulsel Divisi Teknis Misna Attas di sela Rakor KPU Sulsel di Hotel Grand Asia, Makassar, mengatakan. "Saat ini kita susun persiapan Juni untuk penyelenggaraan hari H. Tanggalnya belum kita bicarakan. Kita tetap pada posisi itu, kalau tidak ada intervensi KPU RI,".

Sampai saat ini kata Misna, KPU RI masih menunggu penetapan Undang Undang (UU) Pilkada baru yang rancangannya masih dibahas di DPR.

KPU Sulsel merencanakan jadwal dengan berpedoman pada UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Misna Attas mengemukakan, jika pilkada dilaksanakan Juni, tahapan awal sudah harus jalan paling lambat Januari.

"Aturannya kan enam bulan sebelum pemungutan suara tahapan sudah harus jalan," imbuhnya.

Sumber : Tribunnews

Pemilihan umum kepala daerah atau pilkada tingkat provinsi dan tujuh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan diselenggarakan langsung, serentak pada 10 Juni 2015.

Komisioner/divisi hukum KPU Kalimantan Selatan (Kalsel) Hairansyah di Banjarmasin, Minggu (31/8) mengatakan "Pelaksanaan pilkada secara bersamaan itu berdasarkan hasil rapat kami bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota yang menggelar pesta demokrasi daerah pada 2015,".

Dalam acara rapat bersama KPU provinsi dan tujuh kabupaten/kota yang akan di gelar Pilkada 2015 itu belum membahas jadwal pendaftaran calon gubernur/wakil gubernur (cagub/cawagub) untuk periode 5 tahun hingga 2020 tersebut.

Begitupun dengan jadwal pendaftaran calon bupati/wakil bupati (cabup/cawabup) dan calon wali kota/wakil wali kota (cawali/cawawali) yang akan melaksanakan pilkada belum ada pembahasan, imbuh Ancah sapaan akrab Hairansyah.

"Untuk jadwal pendaftaran cagub/cawagub, serta cabup/cawabup dan cawli/cawawali segera kami bicarakan, sehingga ada keseragaman dalam penjadwalan tahapan pelaksanaan pilkada mendatang," tandasnya dengan tegas menjawab Antara Kalsel.

Ia pun berkata "Penyeragaman jadwal pilkada yang kebetulan tahunnya bersamaan itu, untuk lebih memudahkan pelaksanaan, serta efisiensi tenaga, waktu dan pembiayaan,".

Mengenai calon independen untuk mengikuti suksesi kepemimpinan daerah Kalsel, mantan Direktur Eksekutif Yayasan Dalas Hangit (Yadah) Banjarmasin itu mengatakan, sesuai peraturan perundang-undangan harus mendapat dukungan minimal 6,5 persen dari jumlah penduduk.

Sedangkan calon independen untuk cabup/cawabup dan cawali/cawawali pesentase dukungan penduduk bervariasi, sesuai dengan jumlah penduduk masing-masing, lanjut anggota KPU Kalsel yang itu.

"Jadi antara satu kabupaten dengan kabupaten lain dan/atau satu kota dengan kota lainnya ketentuan persentase dukungan pemilih untuk cabup/cawabup dan cawali/cawawli belum tentu sama," ujar dia.

"Sebagai contoh untuk Kota Banjarmasin tak mesti sama dengan Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar. Juga tidak sama dengan Kabupaten Balangan, walau sama-sama kota dan/atau kabupaten," ungkap Ancah.

7 kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada 2015 di provinsi Kalimantan Selatan yaitu:

6 daerah yang melaksanakan pilkada 2015 di provinsi Kalimantan Selatan yaitu:

PAN yang merupakan salah satu parpol terbesar di Provinsi Kalteng mendapat kursi di DPRD pada seluruh kabupaten yang ada. Dengan kader-kader yang memiliki kemampuan serta modal lima kursi di DPRD Provinsi Kalteng membuat sejumlah kader menjadi percaya diri untuk mengusung calon di Pilgub nanti.

Beberapa calon seperti Ketua DPW PAN Kalteng H Ade Supriyadi serta Ketua DPP PAN yang merupakan Anggota DPR dari Kalteng Hang Ali Saputra Syah Pahan. Dinilai mempunyai kemampuan dan kapabilitas serta elektabilitas tersebut, tutur Ketua DPD PAN Sukamara Nataliasi SH.

Kader-kader PAN dinilai mampu sebagai alternatif utama bagi masyarakat Kalteng dalam memilih pemimpin lima tahun kedepan. Penilaian Sukamara Nataliasi SH yang belum lama dilantik sebagai Anggota DPRD Kalteng periode 2014-2019.

Nataliasi SH menyatakan PAN merupakan partai terbuka yang tidak menutup diri bagi pihak-pihak lain nonkader. “Karena biar bagaimanapun dalam menentukan siapa yang nanti akan didukung dan diusung, harus melalui mekanisme dan proses yang berlaku di partai,” ungkapnya.

Ditempat yang berbeda Sekretaris DPW PAN Kalteng H Edy Rosada mengakui ada keinginan dari kader-kader PAN agar dalam Pilkada nanti partai berlambang matahari terbit itu mengusung calon yang berasal dari kadernya sendiri. Menurutnya, wajar-wajar saja apabila memang dalam penentuan calon yang diusung nanti PAN memprioritaskan kader untuk maju.

 "PAN tidak ingin buru-buru dalam mengusung calon untuk Pilkada," tutur Edy Rosada. Meski demikian, sampai saat ini PAN belum menentukan sikap untuk mengusung Cagub dan Cawagub.

PAN masih berkosentrasi pada konsolidasi organisasi pascapemilu legislatif dan pemilu presiden. PAN juga terus melakukan komunikasi politik dengan partai-partai lain dalam mengusung calon kepala daerah,

ungkap Edy seraya berkata, PAN harus melakukan penjaringan dalam pengajuan calon kepala daerah dalam Pilkada yang akan digelar pada 2015 nanti.

Untuk sementara waktu, sejumlah nama pimpinan partai politik diperkirakan akan maju dalam pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng 2015 mendatang. 

Pada Pemilihan Gubernur periode 2015-2020, Mantan Gubernur Kepri H Ismeth Abdullah bakal mencalonkan diri untuk berkompetisi kembali di pemilihan nanti.

H Ismeth Abdullah berkata ”Saya memang ada wacana ingin maju di Pilkada Gubernur Kepri, saat ini masih menyimak perkembangan politik di Kepri. Selain itu, kita juga masih menunggu aturan  baru tentang Undang-Undang Pilkada yang baru,”.

”Menurut warga, banyak perusahaan yang mulai hengkang, baik di kawasan industri di Lobam, maupun beberapa kawasan industri di Batam termasuk di kawasan Batamindo. Ini membuat saya sedih dan terpanggil. Untuk kembali untuk membenahi Kepri yang belum tuntas lima tahun lalu ketika saya masih menjabat sebagai gubernur,” imbuhnya.

Dengan kenangan yang ia pernah alami selama menjabat, ungkapanya “Tak mudah membuat provinsi baru. Saya dulu dengan dana APBD Kepri kecil mampu membangun fisik, bisa memberikan insentif para guru. Bisa membangun rumah sakit di Tanjungpinang dan Tanjunguban dan membangun pusat pemerintahan Kepri di Dompak,”

Demi mengatasi permasalahan kemacetan yang luar biasa diperlukan pemikiran yang ideal dalam mencari penyelesaian agar di batam bisa terus berkembang, “Zaman saya dulu, jembatan Babin sudah masuk di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas), tapi sekarang saya sudah tidak mengikuti perkembangannya,” kata Isemth.

Bila jembatan Babin terwujud pasti pertumbuhan ekonomi akan membaik, dikarenakan tersedia lapangan kerja. Di bawah jembatan bisa sebagai jalur kabel-kaber interkoneksi seperti listrik, pipa Telkom, pipa air dan masih banyak untuk fungsi lainnya. Maka dari pada itu Pembangunan Jembatan Batam-Bintan  ( Babin ) perlu diwujudkan demi tercapainya perkembangan perekonmian di Pulau Bintan dan Batam. Tutur Ismeth.