PARTAI DEMOKRAT Gelar Konvensi Cagub Bengkulu periode 2015-2020

Lambang Provinsi Bengkulu


Partai Demokrat Provinsi Bengkulu akan menggelar konvensi untuk mempersiapkan Calon Gubernur Bengkulu periode 2015-2020.

Ketua DPD Demokrat Bengkulu Edison Simbolon mengatakan "Kami akan menggunakan metode penjaringan calon presiden dari Partai Demokrat beberapa waktu lalu, yakni konvensi untuk calon gubernur. Ini elbih efektif dalam menjaring cagub,".

Parpol yang dipimpinnya itu, meraih enam kursi pada Pemilihan Legislatif 9 April 2014 dibawah perolehan PDIP yang meraih tujuh kursi, imbuhnya,

Ketua DPD Demokrat Bengkulu Edison Simbolon mengatakan "Syarat mengusung pasangan calon gubernur yakni harus memiliki keterwakilan di legislatif setidaknya tujuh kursi, jadi kita tinggal mencari satu kursi lagi untuk mencalonkan pasangan cagub,".

Dia mempunyai pandangan bahwa Provinsi Bengkulu merupakan salah satu provinsi tertinggal diberbagai sektor. "Baik perekonomian, pertumbuhan infrastruktur, sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang belum maksimal,".

Pilgub Jambi 2015 Bakal Ramai, Nama Cagub Baru Mulai Bermunculan

Lambang Provinsi Jambi


Pemilihan Gubernur untuk Provinsi Jambi masih tergolong lama namun perkiraan untuk merebut kursi BH 1 pada tahun 2015 ini bakal menjadi seru.

Beberapa partai politik yang bakal menggusung Bakal calon gubernur ke depan masih harus berjuang untuk dapat mengikutsertakan wakilnya di DPRD Provinsi namun prediksi sejumlah nama calon gubernur sudah mulai bermunculan, yang diprediksikan akan menjadi pemimpin di Provinsi Jambi.

Berikut nama-nama yang pernah ada untuk Gubernur Jambi, lima tahun kedepan ( 2015-2020).

  • Drs.H.Hasan Basri Agus,MM (Gubernur Sekarang, 2010 –  2015).
  • Drs.H. Fachrorri Umar,M.Hum (Wagub Sekarang, 2010 – 2015).
  • Ir.H. Syahrasaddin,M.Si (Setda Pemda Provinsi Jambi, Sekarang).
  • H.Zumi Zola Zulkifli (Bupati Tanjung Jabung Timur, Sekarang).
  • DR.H. Rizal Djalil (Wakil Ketua BPK Pusat, Sekarang).
  • Drs.H. Usman Ermulan,MM (Bupati Tanjab Barat, Sekarang).
  • H. Soerman Manap,SE (Ketum DPD Partai Golkar Prov Jambi,Skg).
  • Drs.H. Zulfikar Achmad (Mantan Bupati Bungo, Dua Periode).

H. Soerman Manap,SE telah menyatakan kesiapannya untuk bertarung yang merupakan Ketum DPD Partai Golkar Provinsi Jambi.

Drs.H.Hasan Basri Agus,MM (HBA) Ketua DPD Demokrat Provinsi Jambi, menyampaikan ikut atau tidaknya di Pilgub nanti tergantung hasil Pemilu 2014 yang Ia utarakan kepada kadernya, didalam beberapa kesempatan pertemuan.

H.Zumi Zola Zulkifli, Bupati Tanjabtim sudah siap dan terang terangan maju di Pilgub 2015. 

Pengamat politik jambi Jafar Ahmad mengatakan saat diminta tanggapannya, saat ini sebenarnya sudah telat menyatakan untuk maju. “Paling tidak itu dua atau tiga tahun sebelumnya waktu yang pas untuk menyatakan maju. Karena ini zonanya luas, kecuali sudah popular seperti HBA dan Zumi Zola. Kalau yang lain itukan belum popular,” imbuhnya.

Pilkada Serentak 2015 diundur 2016 Desak Perludem

pilkada 2015


Desak Perludem (Perkumpulan untuk Demokrasi Indonesia) mengenai pelaksanaan pemilu serentak lokal dan nasional. Pemilihan umum lokal untuk memilih anggota DPRD kota/kabupaten, DPRD provinsi, gubernur dan bupati. Sedangkan pemilihan umum nasional untuk memilih anggota DPD, DPR, dan Presiden.

Titi Anggraini sebagai Direktur Eksekutif Perludem, mengatakan, "Pemilu serentak lokal dan nasional bisa menjadi siklus dua setengah tahunan.Serentak bisa bertahap, kalau pilkada dulu setidaknya satu provinsi serentak,".
Tentang gagasan pemilu serentak harus segera diluruskan. Pemilu serentak tidak sekadar bertujuan biaya lebih murah dan efisien tapi juga adanya efektivitas pemerintahan.

Titi Anggraini berkata "Pilkada 2015 kalau dipaksakan tidak punya makna hanya melanjutkan siklus lima tahunan. Kita ingin ini ditata, sehingga ada konsekuensi pada masa jabatan. Tidak apa-apa memotong masa jabatan, soal teknis penyelenggaraan bisa diatur,"

Titi Anggraini membayangkan pilkada serentak itu memilih gubernur, bupati/wali kota secara serentak.
Pihaknya mendorong untuk diundur pada tahun 2016, sebab gagasan pemilihan umum serentak pada tahun 2015 dinilai hanya siklus lima tahunan.

Titi Anggraini mencontohkan Pilkada Sumatra Barat pada tahun 2015 dalam memilih Gubernur dan Kepala Daerah di 15 kabupaten/kota, serta Pilkada Aceh memilih Gubernur dan 21 Kepala Daerah kabupaten/kota.

Biaya Berkisar Rp 10-200 M per Daerah dalam Pilkada 2015

Penyusunan rencana pemilu kepala daerah (Pilkada) serentak 2015 masih dalam penyempurnaan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Komisioner KPU Arief Budiman memperkirakan setiap daerah bisa berbeda-beda dalam pembiayaan penyelenggaraannya.

Komisioner KPU Arief Budiman mengatakan "Bervariasi, kalau di daerah-daerah itu Rp 12 M ada, tapi kalau untuk daerah padat penduduknya biaya bisa mencapai Rp 100-200 M (untuk provinsi). Kalau kabupaten/kota bisa mencapai Rp 10-12 M, sedang Provinsi kecil Rp 60-70 M, Tapi kalau Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah bisa mencapai Rp 500 M,"

Sedangkan biaya pelaksanaan Pilkada selama belum tertuang dalam undang-undang secara resmi pihaknya membebankan ke APBD masing-masing.

Pilkada 2015 serentak berjumlah 240 daerah untuk kabupaten/kota yang melaksanakannya. Sedangkan Pilkada Provinsi 2015 dijadwalkan berlangsung di 7 daerah, yakni Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Sulawesi Utara.

"Nanti kalau misalnya undang-undang menyatakan dari APBN maka perencanaan yang dibuat daerah itu tinggal dikumpulkan saja di tingkat nasional untuk disinkronisasi dengan pemerintah," menurut perkataan Ketua KPU Husni Kamil Manik.

Sumber : detikNews